Jurnalisme WargaOpini

Menyikapi Isu Penghapusan Kurikulum Agama

Oleh: Rahmat Hidayat

Radarbekasi.id – Baru-baru ini, publik digegerkan dengan isu penghapusan kurikulum agama di sekolah. Isu ini bergulir setelah Praktisi Pendidikan, Setyono Djuandi Darmono menyampaikan usul agar kurikulum agama dihapuskan dari sekolah formal. Menurutnya, pembelajaran agama cukup diajarkan orang tua di rumah atau guru agama di luar sekolah.

Usulan Darmono yang juga menjabat sebagai Chairman PT Jababeka Tbk ini tentu tidak berangkat dari ruang kosong. Menurutnya, formalisasi pendidikan agama berkontribusi bagi penanaman sikap ekslusivisme di kalangan peserta didik.

Lebih lanjut, ia berasumsi bahwa pengajaran materi keagamaan di sekolah formal justru memperkuat fenomena politisasi agama di ruang publik.

Usulan ini mendapat kritikan yang keras dari berbagai kalangan. Karena, wacana ini dinilai sebagai praktik sekulariasasi yang bertentangan dengan Pancasila. Ditambah lagi, wacana ini bertolak belakang dengan UU Sidiknas, pasal 12, ayat 1, huruf a yang menjamin setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama.

Terlepas dari itu semua, kita harus sadar bahwa radikalisme dan terorisme sedang mengancam integrasi nasional. Berdasarkan survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) tahun 2017 menunjukkan bahwa 59,9 persen opini radikalisme dan 7,4 persen aksi radikal menguat di kalangan siswa sekolah. Data ini diperkuat oleh penelitian Endang Turmudi yang menemukan sejumlah 52,3 persen siswa sekolah sepakat dengan tindakan radikalisme agama.

Data di atas menunjukkan bahwa pendidikan nasional berada dalam ancaman radikalime. Para oknum radikalis berpikir bahwa pembelajaran agama di sekolah bisa menjadi saluran efektif untuk penyebaran paham radikalisme.

Lebih ironis lagi, ada beberapa oknum yang menjadikan proses pembelajaran agama di sekolah sebagai agenda indoktrinasi paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karenanya, pendidikan agama di sekolah-sekolah memelurkan suatu penyegaran.

Evaluasi
Wacana penghapusan kurikulum agama di sekolah harus dikaji secara kritis, sekalipun wacana ini bertentangan asas Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Seharusnya, pendidikan agama menjadi basis persemaian akhlak (karakter) dan paham keagamaan yang moderat. Walaupun senyatanya, dinding pendidikan agama Indonesia belum kuat untuk menahan arus ideologi transnasional.

Kita perlu mengevaluasi implementasi pembelajaran agama di Indonesia untuk perbaikan ke depannya. Ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Pertama, materi agama yang diajarkan di sekolah masih bersifat parsial dan belum bersifat holistis.

Pembelajaran agama di sekolah masih menyentuh aspek ibadah ritual keagamaan semata. Porsi pembelajaran akhlak (spiritual) lebih sedikit ketimbang aspek akidah dan syariat.
Seolah-olah, agama hanya berbicara tentang persoalan ritual, halal-haram, dosa-pahala, surga-neraka dan sebagainya. Tidak heran, apabila proses pembelajaran agama di sekolah mengalami kedangkalan dan kejumudan berpikir dalam beragama. Peserta didik belum mendapatkan sisi spiritualitas agama. Oleh karenanya, pendidikan agama harus diajarkan secara holistis agar tidak terjadi keserampangan dalam beragama.

Pola pendidikan agama yang fiqihsentris justru menjerumuskan siswa ke dalam formalisme agama. Pola pikir yang formalistik ini akan membentuk pribadi anak yang ekslusif.
Mereka akan memiliki cara pandangan beragama yang ekstrim dan sempit. Tidak heran, apabila mereka terjebak dalam perilaku radikal. Pendidikan akhlak yang menekankan sisi spiritualitas agama perlu direvitalisasi dalam pendidikan agama.

Persoalan lainnya, aktivitas pendidikan agama di sekolah seringkali diisi dengan praktik indoktrinasi paham keagamaan yang ekstrim. Dari sini ini, deradikalisasi pendidikan agama dinilai perlu.

Upaya ini dapat dimulai dengan mempraktikkan pendidikan agama berbasis multikulturalisme. Misalnya, peserta didik tidak hanya dicecoki dengan satu penafsiran, satu pemikiran atau satu madzab saja. Mereka perlu dibekali pengetahuan tentang ragam penafsiran yang ada dalam suatu agama.

Selama ini juga, pendidikan agama di sekolah belum menyediakan ruang dialogis. Sekolah perlu menggelar forum diskusi lintas agama dan studi banding ke sekolah yang berbeda agama. Harapannya, siswa dapat bersikap toleran dan inklusif dalam beragama serta mampu menerima realitas keberagaman.

Forum tersebut akan menanamkan pemahaman kepada siswa bahwa tidak ada agama di muka bumi ini yang membawa misi kehancuran. Selain itu, forum diskusi lintas agama akan menambah pengetahuan murid tentang agama lain sehingga sikap menghakimi dan truth-claim tidak tumbuh dalam praktik keberagamaan siswa.

Sumber Moral
Sampai detik ini, publik menyakini bahwa agama adalah sumber moral harus disemai di sekolah. Jika tidak, aktivitas pembelajaran formal di sekolah akan gersang dari nilai-nilai akhlak.

Pelajaran agama di sekolah harus berorientasi pada tiga aspek yaitu kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Sebab, pendidikan agama merupakan penopang bagi proyek character building dan jawaban atas persoalan dekadensi moral yang menimpa anak bangsa.

Terlebih lagi, publik perlu mengerti bahwa pendidikan agama di sekolah bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan menguatnya paham radikalisme di kalangan pelajar.
Publik harus mengantisipasi bahwa ancaman radikalisme tidak memulu bersemayam dalam dunia pendidikan agama, melainkan juga ruang keluarga dan masyarakat berpotensi besar menjadi ladang poliferasi paham radikalisme. (*)

Mahasisawa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018

Close