Jurnalisme WargaOpini

Rekomendasi yang Bikin Gaduh

Oleh: Karsim Pratama

Radarbekasi.id – GADUH, kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Bekasi saat ini untuk mendapatkan kursi Wakil Bupati (Wabup) Bekasi.

17 Juni 2019 lalu menjadi awal mula kegaduhan di wilayah yang memiliki kawasan industri terbesar se Asia Tenggara itu. Tepatnya setelah pendaftaran Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi dibuka. Dimana, para Cawabup mulai mendaftarkan diri.

Berbagai elit mendatangi Seketariat DPD Golkar Kabupaten Bekasi, tempat pendaftaran Cwabup dari berbagai latar belakang ikut meramaikan, mulai dari politisi, birokrat, mantan birokrat, mantan kepala desa, sampai pengusaha.

Hampir setiap hari janji-janji manis keluar dari para calon yang mendaftar, berhayal mau melakukan perubahaan yang lebih baik untuk Kabupaten Bekasi.

Seiring waktu berjalan, batas pendaftaran Wabup semakin dekat. Respon dari masyarakat mulai terdengar, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan oleh berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Bekasi mulai dilontarkan.

Persoalaan Cawabup dari luar Bekasi, dan adanya dinasti politik mulai mencuat, setelah Ahmad Marzuki dan Tuti Nurcholifah Yasin resmi mengikuti penjaringan Wabup. Sampai akhirnya tanggal 2 Juli 2019, batas waktu pendaftaran ditutup, dan ada 18 nama yang resmi mendaftar.

Kala itu, penolakan Cawabup dari luar Bekasi semakin kencang. Deklarasi penolakan dan pemasangan spanduk menjadi bukti keseriusan. Termasuk penolakan adanya politik dinasti menjadi obrolan hangat di masyarakat.

Bergulirnya waktu, berbagai cara mulai dilakukan para calon untuk mendapatkan rekomendasi dari partai pengusung dan koalisi, seperti Golkar, Hanura, PAN, dan Nasdem. Bahkan, adanya indikasi politik uang (many politic), sampai pemberian mahar dari salah satu calon mencuat.

Tidak tanggung-tanggung. Dari informasi yang diperoleh Radar Bekasi, setiap ketua partai koalisi diberikan mobil Fortuner, agar bisa dapat rekomendasi menjadi Wabup. Namun, pemberian mahar itu ditepis oleh masing-masing ketua partai koalisi.

Pasalnya, menurut aturan yang ada, partai koalisi mempunyai hak untuk merekomendasikan dua nama Cawabup, yang akan diajukan saat rapat koalisi, antara partai pengusung dan koalisi.

Pasca mencuatnya pemberian mahar tersebut, perpecahan antara partai pengusung dan koalisi mulai terjadi, perbedaan pendapat menjadi pokok utama. Termasuk perpecahan di internal DPD Golkar Kabupaten Bekasi mulai terlihat, tudingan adanya oknum di dalam internal partai menjadi persoalan, karena pengurus partai dan pengurus kecamatan merasa tidak dilibatkan dalam proses penjaringan ini.

Apalagi setelah adanya surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar menyebar luas, yang isi suratnya, merekomendasikan dua nama, yakni Ahmad Marzuki dan Tuti Nurcholifah Yasin.

Saat itu, pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi dan Pengurus Kecamatan (PK) Golkar menolak keras salah satu calon yang direkomendasikan tersebut, dengan alasan, Wabup harus berasal dari kader Golkar, yang berjuang saat Pilkada lalu.

Hanya saja, rekomendasi itu diduga palsu, karena Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak merasa mengeluarkan rekomendasi itu ‘sebagai yang bertanda tangan di surat tersebut’. Saat itu, ia berjanji akan mencari tahu siapa yang membuat surat itu.

Selang beberapa hari, surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar kembali ramai, karena dibawa langsung oleh Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara.

Iswara yang saat itu mengambil rekomendasi dari DPP Partai Golkar, langsung memberikan ke Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja, setelah SK Yoyo Yahya sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi habis tanggal 2 Juli 2019.

Rekomendasi kedua ini isinya sama dengan rekomendasi pertama ‘yang diduga palsu’, yaitu memberikan rekomendasi kepada Ahmad Marzuki dan Tuti Nurcholifah Yasin, untuk dipilih oleh 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Surat rekomendasi kedua ditanda tangani langsung oleh Plekasana harian (Plh) DPP Partai Golkar, Ibnu Munzir, dan Sekjen DPP Partai Golkar, Lowdewijk F Paulus.

Sayangnya, Eka yang juga sebagai Bupati Bekasi, tidak mau menindak lanjuti rekomendasi tersebut, dengan alasan masih menunggu rekomendasi dari DPP Partai koalisi. Ucap Eka saat diwawancara usai rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.

Padahal, tiga partai koalisi mengaku, sudah menyerahkan rekomendasi dari DPP Partai masing-masing. Hal itu disampaikan saat ketiga partai koalisi mengadakan kenfrensi pers dengan media di kantor seketariat Hanura, Tambun Selatan

Adanya penolakan Eka kepada salah satu calon yang direkomendasikan DPP Partai Golkar, menjadi alasan suart rekomendasi tidak ditindak lanjuti. Hal tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta.

Tentu hal tersebut membuat tiga partai koalisi geram, karena nama yang direkomendasikan oleh DPP Partai Golkar dan ketiga partai koalisi sama, yaitu merekomendasikan Ahmad Marzuki. Seperti yang disampaikan oleh ketiga partai koalisi kepada Radar Bekasi.

Saat itu, ketiga partai koalisi memutuskan berkirim surat kepada Eka, yang isinya meminta Eka (Golkar) mau duduk bersama dengan partai koalisi, untuk membahas terkait Wabup.

Ternyata, hal serupa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bekasi, dengan berkirim surat ke Eka, yang meminta untuk segera mendaftarkan dua nama itu, sehingga bisa dilakukan pemilihan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar.

Dengan aturan yang ada, Eka sebagai Bupati harus mendaftarkan dua nama Cawabup langsung ke DPRD, dengan membawa surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar dan ketiga partai koalisi.

Namun sampai waktu yang ditentukan, yakni tanggal 24 Juli 2019 lalu, Eka tidak kunjung mendaftarkan dua nama Cawabup ke DPRD. Sampai akhirnya, pemilihan Wabup Bekasi ditunda. Artinya, pemilihan akan dilakukan setelah pelantikan dewan baru.

Keputusan Eka direspon oleh DPD Golkar Jawa Barat, yang menyatakan, akan memberikan teguran kepada Eka, sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kabuoaten Bekasi, karena tidak mau menindak lanjuti rekomendasi resmi dari DPP Partai Golkar.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara. Bahkan dalam kesempatan itu, ia mengatakan Eka dipangil oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Sayangnya, ia tidak bisa menjelaskan dengan detail kenapa Eka dipangil. Iswara hanya menduga pemanggilan itu untuk menindak lanjuti keputusan Eka, yang tidak mau mendaptarkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar ke DPRD.

Sementara itu, pengurus DPD Golkar Kabupaten, dan pengurus kecamatan minta DPP Golkar merubah rekomendasi tersebut, dengan berbagai alasan.

Permintaan itu disampaikan secara tertulis, dengan mengatas namakan seluruh pengurus kecamatan, dan pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi, yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar.

Dari proses awal mula pendaftaran, sampai akhirnya pemilihan ditunda, tentu masyarakat Kabupaten Bekasi mempunyai pendapat yang berbeda untuk menyikapi ini. Banyaknya kepentingan dalam proses penjaringan ini memang terlihat jelas.

Hal tersebut disampaikan juga oleh pengamat politik Bekasi, Diah Ayu Permatasari. Perempuan yang akrab disapa Pepy itu melihat banyak kepentingan di dalam penjaringan Wabup.

Wanita yang juga menjabat sebagai Dosen Komunikasi Politik Universitas Bhayangkara Bekasi ini menyarankan, agar kepentingan – kepentingan tertentu, maupun kelompok harus dikurangi, sehingga proses penjaringan Wabup bisa berjalan sesuai harapan. Artinya Bupati mempunyai wakil untuk melanjutkan sisa masa jabatannya.

Ketertutupan proses penjaringan sangat disayangkan oleh seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, Golkar sebagai partai pengusung menutup proses penjaringan, dan tiba-tiba mengeluarkan rekomendasi untuk dua nama. Tentu ini menjadi pertanyaan banyak orang, kriteria apa yang dilihat Golkar, sehingga kedua nama ini bisa mendapat rekomendasi.

Padahal, masih ada 16 calon yang diantaranya diyakini bisa mendampingi Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja apabila dilihat dari kondisi Kabupaten Bekasi saat ini, bukan dilihat dari kepentingan kalangan tertentu.
Entah, masyarakat harus menunggu berapa lama agar mempunyai pemimpin yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Apalagi sudah banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif dari kepentingan para elit di Kabupaten Bekasi. (*)

Wartawan

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker