Berita UtamaCikarangLingkunganPublik

Harapkan Kebijakan Pemerintah

RadarBekasi.id – Warga yang tinggal di bantaran Kali Busa, Kelurahan Bahagia hingga Desa Babelan Kota meminta agar pemerintah tidak menggusur seluruh bangunan. Mereka meminta agar tetap diberikan bangunan untuk melakukan aktivitasnya.

Salah satunya, Wagiyanto (49). Pria yang merupakan pengusaha mebel ini berharap agar pemerintah memiliki kebijakan bagi penggarap bangunan di atas lahan tersebut.

Dirinya, kata dia, selama ini menggunakan lahan selebar 10 meter untuk kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Wagiyanto berharap agar normalisasi atau penertiban bangunan di bantaran kali tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan. Artinya, dari sepuluh meter lahan yang digunakan hanya sekitar empat meter yang ditertibkan untuk normalisasi.

”Program pemerintah tetap kita dukung. Semoga ada kebijakan bikin jalan dan tanggul tiga atau empat meter, sisanya tujuh atau enam meter (untuk penggarap bangunan),” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 204 orang warga yang tinggal di bangunan liar (bangli) di bantaran Kali Busa, Kelurahan Bahagia, menerima surat teguran pertama dari PJT II, Rabu (31/7).

Mereka diminta untuk membongkar bangunan dan mengosongkan lahan milik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikelola PJT II. Karena bangunan tersebut berdiri tanpa izin dari pihak pemilik atau yang dikuasakan.

Selain itu, disampaikan juga bahwa bangunan yang mereka dirikan berada tepat di bibir saluran yang dapat mengganggu operasi dan pemeliharaan selokan.

Hal tersebut tertuang dalam surat teguran bernomor S-Tgm-124/GM1.DOP.2.5/UW/07/2019 yang dilayangkan kepada penghuni bangli di RW 9, 11, 12, 21 dan 23, Kelurahan Bahagia.(neo)

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 + 13 =

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker