Berita UtamaKesehatan

Klaim Pembiayaan Dipangkas

Belasan RS di Bekasi Turun Kelas

RadarBekasi.id – Sejumlah Rumah Sakit (RS) swasta di Kota dan Kabupaten Bekasi merasa keberatan dengan adanya rekomendasi penyesuaian kelas Rumah Sakit (RS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Setidaknya ada 615 RS di seluruh Indonesia yang direkomendasikan untuk turun kelas, beberapa diantaranya berada diwilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, (Lihat Grafis). Surat tersebut diterima oleh masing-masing kepala daerah dan dinas kesehatan (Dinkes) masing-masing kota/kabupaten maupun provinsi.

Di Bekasi, ada 12 Rumah Sakit yang direkomendasikan oleh Kemenkes untuk turun kelas. Bagi rumah sakit yang keberatan dengan surat rekomendasi tersebut dapat mengajukan keberatan sesuai tatacara yang diatur dalam keputusan Mentri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/373/2019.

Keberatan disampaikan oleh rumah sakit yang bersangkutan dan dibandingkan dengan Permenkes nomor nomor 56 tahun 2014. Surat tersebut bisa disampaikan kepada direktur jendral pelayanan kesehatan Kemenkes, Dinkes kabupaten atau kota maupun Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) paling lambat 28 hari setelah rekomendasi diterbitkan 15 Juli lalu.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi, Irwan Heriyanto mengaku, pada Senin (12/8) kemarin merupakan batas akhir bagi selruh rumah sakit yang keberatan dengan rekomendasi penurunan kelas untuk menyampaikan keberatan.

Pengumuman penurunan kelas akan dikeluarkan oleh Kemenkes dalam jangka waktu 14 hari setelah batas akhir pengajuan keberatan tersebut. ”Ya, kami sudah mengajukan keberatan kepada Kemenkes,” katanya kepada Radar Bekasi, kemarin.

Menurutnya, poin yang menjadi pertimbangan review Kemenkes terhadap seluruh RS tersebut diantaranya adalah terkait dengan kelengkapan alat kesehatan, fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia di RS yang bersangkutan.

”Sarana prasarana, kemudian SDMnya, ya artinya kelengkapan sih, kelengkapan sumber daya manusianya seperti itu,” katanya saat disambangi Radar Bekasi, Selasa (13/8).

Penyebab rekomendasi penurunan kelas bagi sejumlah RS di Bekasi tersebut, karena terdapat kekurangan pada saat pendaftaran melalui Aplikasi Sarana dan Prasarana Kesehatan (Aspak).

 ”Jadi kalau sudah keluar terus rumah sakit itu masuk, padahal menurut rumah sakit itu kami sudah sesuai ya nggak papa kita mengajukan keberatan. Tapi intinya untuk rumah sakit-rumah sakit yang diturunkan, secara administratif mereka sudah bersurat kepada kementrian kesehatan, melalui dinas dan pastinya kan dibantu oleh dinas,” tambahnya.

Konsekuensi penurunan kelas RS ini, katanya berdampak pada besarnya klaim pembiayaan yang dinikmati oleh peserta melalui tarif Ina CBGs. Tarif Ina CBGs memiliki selisih masing-masing kelas 15 persen. ”Maka jika penurunan status itu terjadi antara rumah sakit kelas B diturunkan menjadi RS kelas C, otomatis klaim lebih rendah 15 persen dari sebelumnya.” katanya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bekasi belum bisa memberikan keterangan terkait dengan penyampaian keberatan sejumlah RS di Kota Bekasi dan bagaimana kelanjutan nasib dari RS tersebut.

Sekedar diketahui, rekomendasi penurunan kelas RS ini berbuntut pada konsekuansi bahwa RS mitra BPJS harus mengembalikan selisih biaya klaim yang sudah dibayarkan BPJSK. Total uang yang harus dikembalikan dari 92 RS di seluruh Indonesua tercatat sebesar Rp819 Miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Beruntung di Kota Bekasi, hanya enam RS yang termasuk dalam rekomendasi tersebut tidak termasuk 92 RS yang harus mengembalikan biaya klaim. ”Di Kota Bekasi tidak ada,” singkat Kepala BPJSK Kota Bekasi, Siti Farida Hanoum kepada Radar Bekasi.

Sementara itu, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo mengatakan, secara umum evaluasi penurunan kelas ini masuk dalam program Class Review atau Review Class yang menggunakan sejumlah data dan patokan. Di antaranya dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) seperti dokter, tenaga medis. Begitu juga dengan peralatandan fasilitas kesehatan di RS terkait.

”Dinamika cukup cepat. Mulai dari SDM, alat kesehatan di lapangan. Semua itu berkembang. Ada yang SDM di sebuah rumah sakit misalnya belum ter-input, pindah, atau meninggal dunia. Maka diperlukan review,” kata Bambang belum lama ini.

Perubahan atau review RS ini tak ada perubahan pada sistem layanan di setiap RS. Setiap pasien akan dilayani sesuai kompetensi RS. Begitu juga dengan sistem rujukan akan dilakukan sesuai kompetensi RS. Sistem rujukan atau pemetaan zonasi tetap mengacu pada prinsip kegawatdaruratan. Setiap pasien dalam keadaan gawat darurat akan ditangani di setiap rumah sakit, kemudian akan dirujuk ketika kegawatdaruratannya sudah terlewati.

”Efek itu untuk RS, pemilik RS, pasien dan Kemenkes. Kemenkes dan Dinkes dengan review ini punya data yang bagus. Kepatuhan jadi lebih bagus. Masyarakat dengan review juga akan menerima layanan RS dengan baik. Datang ke RS mendapatkan layanan yang sesuai. BPJS juga tak dirugikan. Membayar yang seharusnya. Semua pihak diuntungkan. RS juga diuntungkan mengetahui kompetensinya, tak ada yang hilang atau berubah,” papar Bambang. (sur/jpc)

Close