BEKACITIZENOpini

Polemik Dunia Pendidikan

Oleh: Rokhmat

Radarbekasi.id – Pada pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak dan Kewajiban Warga Negara diatur dalam Pasal 5 yang dinyatakan bahwa:

1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

UNBK serentak sudah teralisasi dari sekolah dasar hingga tingkat lanjutan jadwal pelaksanaannya pun ditentukan mulai dari masing-masing tingkatan sekolah, lanjut para peserta didik dan wali murid menunggu pengumuman hasil nilai UNBK apakah nilai memuaskan ataukah mengenaskan tentunya harap harap cemas dari wali murid karena nilai terbaik harapan dari para wali murid, baik murid yang dari kalangan mampu dari segi ekonomi hingga kurang mampu, baik mampu dari segi kecerdarasan hingga kurang menguasai materi pelajaran.

Baleho dan banner serta brosur-brosur mulai bertebaran bukan kampanye pilpres, Gubernur ataupun Legislatif namun sosialiasi penerimaan siswa yang terpampang di berbagai sudut jalan utama dan pertigaan ”Telah di Buka Pendaftaran Ajaran Baru” dengan slogan masing-masing ada boarding school, SDIT, kejuruan komputer, desain grafis, dan berbagai macam
hingga tercantum batas waktu pendaftaran dan tes masuk sekolah.

Dari selebaran brosur salah satu sekolah yang menyatakan label terbaik dan favorit terakreditas A menawarkan ke khalayak umum dengan berbagai bumbu-bumbu kata pemanis seperti halnya marketing seperti fasilitas sekolah dilengkapi dengan berbagai fasilitas super jos ruangan ber-AC, taman yang indah nan bersih, logistik penunjang olahraga yang komplit ruangan perpust yang lengkap hingga penataan ruang dengan pelbagai fasilitas super lek serta berbagai kegiatan extra kulikuler yang seabrek, di kolom ditulisan registrasi pendaftaran sekolah tersebut biaya pendaftaran sekian ratus, biaya pangkal sekian ratus, biaya test sekian ratus belum termasuk biaya setelah masuk dan uang gedung, seragam dan biaya-biaya kegiatan selanjutnya.

Menilik dan membaca brosur di atas timbul berbagai pertanyaan pada diri saya, bagaimana bagi para calon murid pabila tidak lolos karena ada aturan test seleksi, hemmm berati kalo nggak pinter gak boleh sekolah disini.

Apakah aturan seperti ini ada dalam peraturan UU sistem pendidikan?
Lolos seleksi namun ekonomi lemah tidak sanggup biaya administrasi. Efeknya gak jadi sekolah karena kendala di pembiayaan, nah lo!.

Bahkan sanggup bayar diawal pembiayaan namun dalam proses mendapatkan masalah dalam pembiayaan sekolah selanjutnya.

Yang miris acapkali ada sekolah-sekolah yang main menerima sogokan dari wali murid agar anaknya diterima disekolah yang menurut wali murid sekolah terbaik dan favorit.

Entahlah apakah ini aturan Departemen pendidikan atau oknum pemain didalam pengelolaan dilembaga terkait atau pengelola internal. Melihat dari konteks pasal UU No 20 tahun 2003 di atas beberapa kasus diatas tidak ada aturan khusus dalam UU sistem pendidikan di Negara kita.

Namun berkat sistem zonasi yang meski masih kontroversi namun tujuannya baik. Menghindari pencaloan dan sekolah favorit. Tidak ada sekolah favorit. Tapi semua sekolah adalah unggulan.
Salut juga kepada tim penegak hukum melalui saber pungli dan KPK yang berusaha mencegah dan memberantas praktek pungutan liar dan penyuapan di dunia pendidikan. Hal ini upaya yang sangat bagus dari pemerintah untuk mengurangi atau membuat efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Yang tentu saja merugikan banyak pihak terutama orang tua calon siswa. Korupsi adalah salah satu dari tiga kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Yaitu Narkotika, Terorisme dan Korupsi. Sungguh sangat ironi kalau itu sampai terjadi di dunia pendidikan. Akan di bawa kemana generasi yang akan datang nanti? Karena pendidikan adalah nafas dari suatu peradaban. Tanpa pendidikan, peradaban akan hancur. Meski teknologi canggih namun jika tidak berkarakter maka teknologi hanya menjadi alat penghancuran peradaban itu sendiri.

Semoga di hari Kemerdekaan ini seluruh lembaga pendidikan yang dibawah naungan pemerintah atau swasta ada evaluasi yang lebih kritis untuk menindak lanjuti perbaikan dan kualitas pendidikan di negara demi masa depan para penerus Bangsa yang berkembang menjadi Negara maju, karena hal tersebut puncak PR pemerintah yang dikedepankan adalah mutu dan kualitas pendidikan. (*)

Anggota KGPBR

Close