Berita UtamaPolitik

KPU Butuh Waktu Tiga Hari Penyandingan Data

ilustrasi
ILUSTRASI : Saksi PKS sedang mengikuti rekapitulasi di kantor KPU Kabupaten Bekasi.

Radarbekasi.id – Pasca dikabulkannya gugatan Partai Nasdem oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu (PHP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi meminta waktu tiga hari untuk melakukan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir model C1 plano untuk sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

”Memang kami berencana melakukan penyandingan data C1 dengan formulir model C1 plano di Desa Telaga Murni, Cikarang Barat pada Kamis (15/8). Namun setelah berkonsultasi dengan KPU RI, ada perubahan jadwal menjadi Senin (19/8) sampai Rabu (21/8),” ujar Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin, Rabu (14/8).

Kata Jajang, berdasarkan informasi yang dia peroleh, maksimal waktu penyandingan data itu tiga hari. ”Tapi kalau bisa selesai satu hari, itu lebih baik. Dan ini serentak dilakukan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia,” tutur Jajang.

Ditambahkan Jajang, pihaknya (KPU) sedang mempersiapkan kebutuhan logistik, karena perintahnya itu adalah melakukan penyandingan data C1 dengan formulir model C1 plano, sekaligus memastikan dulu bahwa C1 dan C plano nya ada.

”Kami akan siapkan apa yang dibutuhkan, seperti C1 dan C plano nya. Lalu kotak suara yang akan dibongkar untuk diambil pleno nya dipastikan lengkap,” ucap Jajang.

Lanjutnya, saat penyandingan data berlangsung, aturannya sama seperti rekapitulasi yang dilakukan sebelumnya, termasuk membatasi saksi dan orang yang tidak punya kepentingan untuk masuk ke ruangan.

”Jadi nanti prosesnya terbuka, tapi terbatas. Lokasinya di kantor KPU,” terangnya.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin
Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin

Masih menurut Jajang, setelah penyandingan data dilakukan, hasilnya akan dituangkan didalam berita acara tingkat kecamatan formulir DA, lalu dilanjutkan ke tingkat kabupaten formulir DB, sampai akhirnya diserahkan ke KPU RI, untuk dibuatkan keputusan perolehan suara partai politik di Kabupaten Bekasi.

”Sebenarnya, kalau secara informasi hasilnya bisa ketahuan pada terakhir selesainya pelaksanaan. Akan tetapi resminya harus berdasarkan surat keputusan dari KPU RI,” tukas Jajang.

Saat ditanya untuk mengantisipasi adanya kericuhan, Jajang memastikan, sejauh ini KPU sudah melakukan komunikasi dengan Polres Metro Bekasi, termasuk Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar).

”Polres Metro Bekasi sudah mengantisipasi adanya potensi yang tidak di inginkan, dan mudah-mudahan kondusif. Kami juga sudah komunikasi dengan partai politik,” tandasnya. (pra)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 2 =

Lihat Juga

Close
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker