CikarangLingkungan

Sampah Impor Bernilai Ekonomis

RadarBekasi.id – Komunitas Bekasi Green Economy Society (BIGES) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ’Polemik Sampah Impor: Membincang Tata Kelola Sampah di Kabupaten Bekasi’ di salah satu hotel di Desa Tambun, Rabu (14/8).

Dalam kesempatan itu turut hadir sebagai narasumber, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Kepala UPTD TPA Burangkeng, Maulana, dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil, serta Wakil Ketua KNPI DPD Kabupaten Bekasi, Ranio Ubaidillah.

Ketua Pelaksana FGD, Ady Putra, menuturkan, limbah sisa sampah impor yang masuk ke Kabupaten Bekasi diyakininya tidak merusak lingkungan. ”Sampah impor yang masuk ke Kabupaten Bekasi ini masih bernilai ekonomis sehingga di-recycle (daur ulang). Dimana hal itu dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah sehingga dapat mengurangi volume sampah di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Dia menuturkan, sampah impor sempat dikerjasamakan perusahaan dengan pengelola limbah. Awalnya, sampah tersebut tidak didaur ulang melainkan dibuang ke TPA Burangkeng. Namun, dengan adanya pengetahuan sehingga limbah tersebut didaur ulang, dan dapat bernilai ekonomis serta menciptakan tenaga kerja.

”Oleh sebab itu karena sampah didaur ulang, jadi tidak dikirim ke TPA Burangkeng. Sehingga pelapak dan pemulung di TPA Burangkeng tidak kebagian sisa limbah sampah impor. Kemudian kan munculah pemberitaan soal isu sampah impor,” ujarnya.

Menurut Ady, masalah tercecernya sampah impor dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola sampah masyarakat Kabupaten Bekasi. Karena, menjadi bukti nyata kurang terkendalinya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Bekasi.

”Sampah yang impor yang dikelola itu dibuang langsung ke TPA Burangkeng. Kenapa di TPA? karena tidak ada aturan yang melarang itu asalkan sampahnya bukan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),” ujarnya.

Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Arif Rahman Hakim menilai, perlu ada regulasi serta kebijakan yang mengedepankan azas keadilan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi.

Dia berharap masyarakat yang berdekatan dengan TPA Burangkeng mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebab warga sekitar harus merasakan tercemarnya lingkungan terutama masalah air bersih.

”Menyoal sampah impor sebenarnya paling banyak itu ada di Jawa Timur, namun kenapa ramainya di Kabupaten Bekasi, tapi karena ini masalah di pusat antar kementrian. Alangkah baiknya kita berfikir positif untuk membangun serta memperhatikan lingkungan. Oleh sebab itu melalui forum ini kita cari solusi,” tegasnya saat diberikan panitia dalam sesi tanya jawab ketika FGD berlangsung.

Di tempat sama, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil, mengungkapkan, sampah impor yang saat ini tengah diperbincangkan masyarakat Kabupaten Bekasi sesungguhnya tidak menjadi persoalan.

”Sekarang ramai-ramai digiring seolah sampah impor itu luar biasa, padahal sampah impor itu dibolehkan. Pemerintah mengaturnya dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2016,” katanya yang juga sebagai narasumber pada forum diskusi.

Menurutnya, sepanjang tidak ada aturan yang melarangnya, berarti boleh. Karena, kebutuhan untuk bahan baku industri perusahaan kertas masih tinggi.

Untuk itu, kata dia, isu sampah impor, jangan hanya menyalahkan industri. Sehingga, terkesan para pelaku industri tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. ”Terkait ada kasus yang terjadi soal sampah impor yang mengandung B3, itu kan kasus di Batam, bukan di Bekasi,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua KNPI DPD Kabupaten, Ranio Abadilah, yang turut sebagai narasumber diskusi, menyampaikan, terkait sampah yang didatangkan dari luar negeri sebenarnya diperbolehkan, karena ada nilai ekonomis yang bisa diambil.

Dia mengaku dahulu pernah mencoba usaha dalam bidang pengelolaan limbah sisa produksi perusahaan industri. Kala itu, ia menuturkan untuk hasil ekonomi yang didapatkan bisa lebih dari cukup. Bahkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

”Selama limbah dapat dikelola dengan baik hingga habis untuk menjadi nilai ekonomi tanpa berdampak pada kerusakan lingkungan, menurut saya apa yang menjadi masalah dan salah?,” tuturnya.

Bahkan Ranio merasa prihatin, akibat isu sampah impor itu, banyak pekerja dari perusahaan pengelola limbah yang menghentikan aktivitasnya. Karena, perusahaan menghentikan produksi dengan bahan baku sampah impor.

”Silahkan dikroscek, di PT. Fajar Paper, salah satu perusahaan industri kertas, banyak buruh harian penyortir limbah yang kehilangan pekerjaan akibat isu sampah impor ini,” ujar pria yang juga merupakan Politisi NasDem ini.

Sementara itu Kepala UPTD TPA Burangkeng, Maulana menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait masalah sampah impor yang tercecer disekitar lingkungan TPA.

”Ya saya mohon maaf karena kepala bidang sedang ada dinas luar. Dan untuk sampah tercecer menjadi tanggung jawab UPTD. Karena kebijakan saya terbatas, nanti hasil diskusi ini menjadi catatan saya untuk diselesaikan,” katanya.(and)

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 + 18 =

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker