BekasiBerita UtamaPublik

Usia Setengah Abad, Pengangguran Meningkat

ARIESANT/RADAR BEKASI
KAWASAN INDUSTRI: Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi merupakan terbesar di Asia Tenggara. Namun, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi masih tinggi.

RadarBekasi.id – Hari ini, Kabupaten Bekasi genap berusia 69 tahun. Diusia yang lebih dari setengah abad ini, pemerintah Kabupaten Bekasi masih banyak memiliki persoalan. Salah satunya yakni masih tingginya angka pengangguran.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Pasalnya, wilayah dengan 23 kecamatan tersebut memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dengan 5.000 perusahaan, (lihat Grafis). Sementara angka pengangguran menurut data Badan Penelitian Sosial (BPS) mencapai 172. 412 orang pada tahun 2019.

Kondisi ini diakui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi. Dia mengaku, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka pengangguran. ”Saya akui untuk masalah tenaga kerja, pengangguran masih tinggi. Kami terus berinovasi bagaimana membuat program untuk menekan angka pengangguran,” ujarnya.

Saat ini, masalah pengangguran juga menjadi program kerja Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Dimana belum lama ini orang nomor satu di Kabupaten Bekasi, telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati nomor 09 tahun 2019 tentang kesempatan kerja.

”Kami telah sosialisasikan untuk mengajak pengelola industri membuka lowongan kerja kepada masyarakat kabupaten Bekasi, adanya perbup tersebut sebagai legalitas bagi pihak pengusaha terkait kesempatan kerja,” katanya.

Salah satunya, di kawasan, Jababeka, Delta Mas, Lippo Cikarang, MM 2100, Gobel, dan Marunda Center. Ia berharap dengan jumlah perusahaan yang mencapai 5.000. Edi mengharapkan peluang lapangan kerja semakin banyak dan luas, dari hasil kerjanya, jumlah perusahaan yang sudah bekerja sama ialah 1.280 perusahaan. Dengan memberikan penembapatan kerja sebanyak.

Dia menjelaskan, dari tahun 2012 hingga 2017 lalu, jumlah pekerja yang diterima diperusahaan sebanyak 54. 999 orang dari 70.189 lowongan kerja dari 1.068 perusahaan. Sedangkan untuk data tahun 2018 jumlah keterima pekerjaan 13.795 dari 14. 230 lowongan kerja yang bekerjasama dengan 212 perusahaan. ”Angka pengangguran berdasarkan Badan Penelitian Sosial (BPS) pada tahun 2019 yakni 172.412 orang. Angka tersebut masih menjadi PR kita,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penempatan Kerja Disnaker, Mudiana menambahkan pada tahun 2018 untuk kegiatan job fair dianggarkan sebanyak Rp750 juta untuk tiga kegiatan. Setiap satu kegiatan teranggarkan sebesar Rp250 juta.

Pada kesempatan bursa kerja yang diselenggarakan, setiap satu kegiatan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp250 juta membuka 2 ribu lowongan. Namun mudiana tak bisa memberikan kepastian dari lowongan yang dibuka berapa warga Kabupaten Bekasi yang mendapatkan pekerjaan melalui penempatan kerja.

”Untuk sekali kegiatan job fair Rp 250 juta untuk 2 ribu lowongan kerja, namun untuk keterimanya saya belum dapat datanya untuk tahun 2018. Tapi kami mendata dari 212 perusahaan yang sudah terdata, dapat memberikan penempatan tenaga kerja sebanyak 13.795. Dengan perincian pria 14.230 dan wanita 7.515 tenaga kerja,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno menuturkan, Pemkab Bekasi telah memiliki Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan (Perda No.4 tahun 2016). Dalam pengaturan masalah perluasan kesempatan kerja, dan masalah penanganan pengangguran, perlu juga diperkuat dengan peraturan bupati tentang Sistem Ketenagakerjaan di Daerah.

Menurutnya, legalitas itu sebagai aturan turunan dari Perda 4/2016 khususnya kaitan Kesempatan dan Perluasan Kerja. Perbup yang sudah ditandatangani Bupati Bekasi adalah Peraturan Bupati No.9 tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

Namun, catatan menurut Politisi PDI Perjuangan ini, atas Peraturan Bupati dimaksud, masih perlu penyempurnaan ulang lagi (perbaikan dan revisi Perbup). ”Peraturan Bupati yang dibuat seharusnya substansinya adalah sebuah Sistem di daerah tentang kesempatan kerja dan perluasan kerja,” katanya.

Kata dia, perbup-nya harusnya bukan seperti Perbup No.9 tahun 2019 yang ditandatangani Bupati Bekasi pada 26 Februari 2019 yang lalu. Sambung dia, pokok-pokok pikiran usulan substansi peraturan bupati tentang sistem ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja di daerah. Diantaranya, setiap perusahaan wajib melaporkan setiap ada lowongan pekerjaan kepada Perangkat Daerah, dalam hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja. (Pasal 24 Perda 4/2016).

Selain itu, setiap calon angkatan kerja di daerah, wajib mendapatkan jaminan kesempatan kerja dan diutamakan oleh perusahaan di daerah. ”Calon angkatan kerja lulusan sekolah menengah atas/kejuruan yang sederajat, dan calon angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan kerja di daerah (pengangguran di daerah),” jelasnya.(and)

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × four =

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker