BekasiBerita UtamaCikarang

Kekeringan dan Pencemaran Lingkungan Jadi Prioritas

RadarBekasi.id – Tuntutan mahasiswa mengenai persoalan kekeringan dan pencemaran lingkungan diklaim sudah menjadi program prioritas Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Demikian disampaikan Kepala Sub Bagian Humas pada Bagian Protokol dan Kehumasan Setda Pemkab Bekasi, Ramdan Nurul Ikhsan.

Dia menjelaskan, mengenai kekeringan di Kabupaten Bekasi, bupati Bekasi telah mendatangi langsung lokasi terdampak kekeringan. Yakni, Desa Ridhogalih dan Desa Ridhomanah di Kecamatan Cibarusah.

Pemkab Bekasi, kata dia, kini sedang melakukan pembangunan empat embung air yang ditargetkan akan rampung pada November 2019 mendatang. Kedepannya juga akan dibangun tujuh hydrant di wilayah tersebut dan telah dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.

”Jadi (solusi) jangka panjangnya pembangunan empat titik embung air sedang berjalan, dan tujuh hydrant dibangun beberapa bulan ke depan setelah masalah administrasi usai,” katanya kemarin, Minggu (18/8).

Soal pencemaran lingkungan, kata Ramdhan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke kecamatan dan desa untuk mengambil langkah tegas dengan membawa pelaku pencemaran ke kantor kecamatan dan desa.

”Kalau masalah lingkungan untuk limbah perusahaan saya belum bisa jawab, tapi apabila ada masyarakat buang sampah sembarangan, oknum masyarakat itu dapat dibawa ke kantor camat ataupun desa sebagai efek jera untuk mendukung kebersihan,” ujarnya.

”Beberapa tuntutan akan dioptimalkan demi kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk pengangguran, kami beberapa lama ini sudah melakukan sosialisasi, kini kami masih menunggu progres untuk mengentaskan masalah pengangguran yang begitu tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bekasi menilai Pemkab Bekasi tidak peduli dengan warga yang ada di wilayah setempat. Hal ini disampaikan dalam aksi damai di Kantor Pemkab Bekasi bersamaan dengan peringatan Hari Jadi ke-69 Kabupaten Bekasi, Kamis (15/8).

Mereka mendesak Pemkab Bekasi membentuk konsultan Amdal sesuai amanah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membuat Balai Latihan Kerja (BLK) di 23 kecamatan, serta membangun polder air di tiap desa terdampak kekeringan.

Selain itu, mereka juga meminta Pemkab Bekasi agar membuat Perbup yang mengatur jam operasional truk, membuat program beasiswa untuk mahasiswa dari alokasi APBD Pemkab Bekasi, membangun alun-alun dan/atau landmark Kabupaten Bekasi, serta mengisi kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelayanan publik lebih optimal.

Koordinator Aksi, Fakhri Pangestu, mengatakan, bupati Bekasi saat ini dan yang sebelumnya belum mampu memenuhi dan mengurai permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi.

”Pemerintah daerah seakan-akan tidak peduli rakyatnya. Padahal dengan bertambahnya umur Bekasi yang ke-69 seharusnya menjadi tempat muhasabah para pejabat khususnya bupati Bekasi, orang nomor satu di Kabupaten Bekasi bisa bergerak secara optimal dalam menuntaskan semua persoalan ini,” katanya. (and)

Close