MetropolisPemerintahan

Fasilitas ’Wah’ Dewan Baru Disoal

Illustrasi

RadarBekasi.id – Sejumlah fasilitas serta tunjangan yang bakal diterima Anggota DPRD Kota Bekasi menuai kritik. Pasalnya sejumlah fasilitas yang akan diberikan menyedot dana APBD cukup besar.

Peneliti Senior Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Rahmat Saputra menilai, fasilitas yang diberikan tidak mencerminkan rasa kepedulian terhadap publik.

 

”Rencana fasilitas yang diterima DPRD Kota Bekasi sama sekali tidak mencerminkan rasa kepedulian kepada publik. Kami sungguh risau dengan cara pandang yang belum berubah dari penyelenggara negara ini,” kata Rahmat di Bekasi, Rabu (21/8).

Rahmat menyebutkan sikap DPRD dan Pemkot Bekasi yang mengalokasikan anggaran fasilitas bagi DPRD Kota Bekasi menjadi langkah awal yang tidak baik.

Menurut dia, kendati berbasis aturan, namun alokasi anggaran tersebut tidak mencerminkan keadilan publik. ”Kami mengkhawatirkan proses check and balances tidak dapat terwujud di DPRD Kota Bekasi terhadap Pemkot Bekasi,” tambah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Padjajaran ini menyebutkan angka kemiskinan di Kota Bekasi dinilainya cukup tinggi. Sejatinya penggunaan dana ABPD bisa lebih tepat sasaran.

”Angka kemiskinan masih tinggi di Kota Bekasi, sebaiknya  fasilitas DPRD Kota Bekasi dapat lebih dihemat,” ujar Rahmat.

Diketahui, sejumlah fasilitas bakal diterima DPRD Kota Bekasi seperti Ketua DPRD mendapat fasilitas kendaraan dinas Toyota Fortuner atau sejenisnya, sedangkan para Wakil Ketua mendapat fasilitas Honda CRV.

Untuk 46 anggota DPRD Kota Bekasi lainnya tidak akan diberikan kendaraan dinas. Melainkan akan menerima uang pengganti transportasi yang besarannya mencapai Rp15 juta per bulan setiap anggota.

Pakaian dinas untuk anggota dewan terpilih juga sudah dialokasikan anggarannya mencapai Rp544 juta. Pakaian dinas anggota dewan terpilih juga sudah dianggarkan di APBD 2019.

Besaran biaya setengah miliar lebih itu akan digunakan untuk pembelian pakaian dinas anggota dewan terpilih yakni 100 stel pakaian sipil harian (1 orang mendapat dua pakaian) dengan anggaran Rp95 juta. Lalu, 50 stel pakaian dinas harian dengan anggaran Rp85 juta.

50 stel pakaian sipil lengkap dengan anggaran Rp186 juta, dan 50 pakaian sipil resmi dengan anggaran Rp177, 2 juta. Aturan yang dipakai untuk pengadaan pakaian dinas, yakni Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas.

Bahkan, pos anggaran pakaian DPRD itu belum termasuk pengadaan pakaian untuk dinas staf dewan, termasuk pakaian olahraga. Karena aturan itu menyebutkan untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (pay)

Close