Berita UtamaPolitik

KPU Diminta Tegas

KPU
RAPAT PLENO: Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin (tengah) didampingi anggota bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bachri (dua dari kanan), saat melakukan rapat pleno pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan penyandingan data formulir C1 dengan formulir C1 plano di Aula Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Rabu (21/8). KARSIM/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rusdi Haryadi, yang juga sebagai tergugat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, tegas dalam melakukan penyandingan data formulir C1 dengan formulir C1 plano di Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, sehingga ada kepastian hukum.

”KPU Kabupaten Bekasi kemungkinan tidak bisa menyelesaikan penyandingan data sesuai jadwal yang ditentukan oleh Makhkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, ada sejumlah kendala yang membuat beberapa kotak suara tidak bisa disandingkan semua,” kata Rusdi, Rabu (21/8).

Menurut Rusdi, jika tidak ada kesepakatan dan komitmen dalam agenda seperti ini, maka akan molor terus.

”Problemnya, dalam konteks penyandingan data ini saya melihat penyelenggara kurang kompeten, khususnya PPK Cikarang Barat saat melakukan pleno di tingkat kecamatan, sehingga tidak sampai ke MK,” ujarnya.

Rusdi menilai, permasalahan itu berawal dari tingkat kecamatan, dan permintaan hitung ulang sudah disampaikan oleh pihak pemohon (Nasdem). Dan saat itu sudah dilakukan penghitungan dibeberapa desa, tapi karena sudah mendekati pleno di KPU, terpaksa dihentikan.

”Saya tidak tahu persis penyandingan data ditingkat kecamatan, tapi yang pasti sebelumnya sudah dilakukan sanding data di Desa Suka Danau dan Desa Telajung, tapi ketika di Desa Telaga Murni dihentikan, karena harus diserahkan ke KPU. Mungkin itu yang membuat mereka (Nasdem) kurang puas,” jelasnya.

Rusdi juga menyangkan, penyandingan yang dilakukan sebelumnya tidak dibuatkan berita acara oleh PPK Cikarang Barat. Sehingga, kata dia, penyandingan data yang sekarang di KPU harus dilakukan penghitungan ulang semua, karena tidak tahu TPS mana saja yang sudah disandingkan sebelumnya.

”Kalau saya baca amar putusan dari MK, KPU hanya meneruskan penyandingan data yang sebelumnya sudah dilakukan. Dan yang saya tahu, dari 117 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang sudah dilakukan penyandingan data sudah mencapai 75, maka sekarang seharusnya hanya tinggal 42 TPS lagi,” terang Rusdi.

Ia berharap, KPU untuk kedepannya harus bisa memilah calon PPK, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

”Problem yang muncul sekarang ini, karena PPK tidak membuat berita acara saat penyandingan data ditingkat kecamatan. Dampaknya adalah, harus dilakukan penghitungan ulang di 114 TPS,” pungkas Rusdi. (pra)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close