Politik

C1 Plano Hilang, KPU Terancam Pidana Penjara

Bawaslu Segera Lakukan Investigasi

bawaslu
BERI KETERANGAN: Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin saat memberi penjelasan kepada wartawan. DOK/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi siap melakukan investigasi atas hilangnya formulir C1 plano dan data lainnya yang ada di 38 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Telaga Murni, Cikarang Barat saat akan dilakukan penyandingan data.

Komisioner Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoirudin menyampaikan, dalam penanganan pelanggaran ini, pihaknya akan memasukkan ke dalam laporan hasil pengawasan.
”Dari hasil pengawasan itu akan kami identifikasi terlebih dulu, selanjutnya dikembangkan ke proses investigasi, termasuk memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” papar Khoirudin, Kamis (22/8).

Ia memastikan, proses investigasi bakal dilakukan secepatnya, karena dirinya sudah melihat ada beberapa C1 plano yang tidak berhasil ditemukan di dalam kotak suara. Namun sekarang belum bisa dikatakan hilang.

”Ini belum kami masukkan sebagai temuan, masih bagian dari investigasi, benar hilang atau tercecer. Beda dengan klarifikasi, kalau klarifikasi sudah kami jadikan sebagai temuan,” ucapnya.

Khoirudin memprediksi, kemungkinan besar para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak mengerti pentingnya C1 plano tersebut. Apalagi sebelumnya, ia menemukan ada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) menerima C1 hologram yang diberikan oleh KPPS.
Sehingga, jika melihat permasalahan yang terjadi atas tidak adanya C1 plano di 38 TPS dalam kotak suara, mungkin saja KPPS memberikan kepada saksi partai politik.

Parahnya lagi, tambah Khoirudin, sesampainya di PPK, dan pada saat kotak suara dibuka, ternyata C1 plano tidak ada, yang ada hanya C1 salinan, tapi saksi parpol yang ada tidak mepermasalahkannya. Artinya para saksi sepakat formulir C1 salinan untuk dilakukan penyandingan data.

”Jadi permasalahannya pada tidak tahu pentingnya C1 plano. Padahal dalam pasal 368 menyatakan, C1 plano itu bagian dari dokumen negara, yang namanya dokumen negara itu sangat penting,” terangnya.

Lanjut Khoirudin, apabila hasil investigasi yang dilakukan terbukti C1 plano benar hilang, maka bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu. Tentunya akan ada sanksi dan denda bagi pihak-pihak terkait.

”C1 hologram itu sama dengan sertifikat. Kalau C1 plano nya hilang, bisa dikategorikan ke pidana pemilu, dalam pasal 504 menyatakan, pihak terkait akan dikenakan penjara satu tahun dan denda sebesar Rp12 juta,” tandas Khoirudin.

Sekadar diketahui, sebanyak 114 TPS di Desa Telaga Murni yang sedang dilakukan penyandingan data, terpaksa dihentikan karena di 38 TPS datanya tidak lengkap. Dan penyandingan ini dilakukan, setelah gugatan Nasdem di menangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara KPU Kabupaten Bekasi memastikan, proses penyandingan data yang sebelumnya sempat dihentikan karena C1 plano di 38 TPS Desa Telaga Murni, Cikarang Barat ada yang hilang dan tidak lengkap, kembali dilanjutkan.

”Setelah kami mendapat surat perpanjangan, maka penyandingan data siap dilaksanakan, meski C1 plano dalam kotak suara di 38 TPS tidak ada,” beber Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin, Kamis malam (22/8).

Menurutnya, dari 38 TPS (kotak suara) tidak semua C1 plano nya hilang, tapi ada beberapa kategori, misalkan ada yang lembaran plano nya kurang ada juga yang C1 plano nya bukan untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi.

”Kami akan selesaikan dulu yang ada C1 plano nya. Untuk yang tidak ada C1 plano maupun data-data lainnya, kami akan sandingkan dengan C1 salinan, maupun dengan formulir yang ada disitu (kotak),” tukasnya.

Sedangkan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin menegaskan, pihaknya menolak proses penyandingan data jika menggunakan C1 salinan.

”Kami tidak setuju dengan proses penyandingan data menggunakan C1 salinan,” tukasnya.
Teten menegaskan, permasalahan penyandingan data yang tidak ada C1 plano maupun data-data lainnya sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bekasi, agar bisa ditindak lanjuti ke Bawaslu RI. Pasalnya, ini sudah melanggar aturan pemilu.

”Kami sudah melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu, agar bisa ditindaklanjuti atas kelakuan KPU Kabupaten Bekasi,” ucapnya dengan nada kesal.

Terpisah, saksi PKS Kabupaten Bekasi, Budi Purwanto merasa kecewa dengan kinerja KPU Kabupaten Bekasi, yang bertindak semaunya. Sebab para saksi diminta kumpul pukul 10:00 pagi, tapi tidak ada tindak lanjut dari KPU terkait penyandingan data.

”Saya sudah pulang, karena agenda KPU tidak jelas, ngundang pukul 10:00 pagi, lalu memutuskan skorsing suka-suka, waktu terbuang sia-sia,” pungkas Budi. (pra)

Tags
Close