Berita UtamaCikarangHukumKesehatan

Dilanjutkan Mediasi

RSUD Digugat Rp2 M

TUNJUKKAN BERKAS: Taufik Hidayat (tengah) menunjukan berkas rontgennya sebagai bukti dugaan malpraktik usai sidang di Kantor Pengadilan Negeri Cikarang, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kamis (22/8). Diduga malpraktik dalam operasi pasien, RSUD Kabupaten Bekasi digugat.ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Sidang gugatan dugaan malpraktik yang dilakukan salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi kepada Taufik Hidayat, pasien peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan digelar di Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis (22/8).

Sidang dengan agenda pemanggilan para pihak ini tidak dihadiri salah satu turut tergugat. Sehingga, hanya berlangsung sekitar 10 menit. ”Minggu depan mediasi satu,” kata Kuasa Hukum korban yang juga Ketua Pos Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia, Rio Saputra, kemarin.

Dia mengatakan, jika turut tergugat tidak hadir pada pemanggilan ketiga, maka pihaknya meminta agar dilakukan mediasi.

”Kalau memang pemanggilan ketiga kalinya dari turut tergugat dua yaitu RS Polri tidak hadir lagi, saya sampaikan kepada majelis hakim untuk sidang dilanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu mediasi,” tuturnya.

Dugaan malpraktik yang dialami kliennya itu, menurut dia, sebagaimana Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pihaknya sempat melakukan somasi dan mediasi namun belum ada kesepakatan dengan dokter yang menanganinya maupun rumah sakit.  Akhirnya, pihaknya melayangkan gugatan ke PN Cikarang.

”Kami minta agar rumah sakit membiayai pengobatan sampai sembuh total tanpa BPJS, atau mengganti kerugian materil dan imateril sebesar Rp2 miliar,” harapnya.

Sementara itu, Taufik Hidayat menceritakan, kasus itu bermula ketika dia mengantar kerabatnya ke rumah sakit. Warga Kampung Pulo, Desa Sumberjaya ini berkesempatan berkonsultasi tentang kesakitan yang dia rasakan. Dia disarankan untuk menjalani operasi demi kesembuhan tangannya.

Kala itu, menurut dia, dokter tidak menyebutkan resiko operasi. Padahal, jika mengetahui resiko dirinya tentu akan lebih memperhitungkan untuk menjalaninya. ”Sebab kalau resiko anak saya dua, dan istri. Sedangkan saya kerja begitu jauh, yakni dari Tambun Selatan dan bekerja di Magga Dua Square, Jakarta,” katanya usai menghadiri sidang.

Karena diyakinkan dokter dan didukung istri, dia menjalankan operasi pertama. ”Ini pangkal tangan kanan saya awalnya sakit tapi masih bisa digerakan. Tapi setelah dioperasi sampai dua kali jadinya enggak bisa digerakin,” ujarnya.

Sehingga dengan kejadian itu, dirinya menyambangi lembaga hukum untuk melakukan gugatan terkait dugaan malpraktik yang diterimanya usai menjalani operasi ditangan kanannya itu.

”Saat itu saya diarahkan untuk berkonsultasi serta merontgen tangan saya untuk kekuatan bukti ketika ingin melakukan gugatan, namun beberapa rumah sakit menyampaikan sakit yang saya alami begitu sulit untuk ditangani,” jelasnya.

Taufik mengaku sempat melakukan audiensi dengan dokter yang menanganinya. Saat itu dokter tersebut mengakui apabila ada kesalahan yang dilakukan ketika penangannya.

Karena menduga adanya kesalahan hingga tangannya tidak kembali seperti semula, Taufik meminta pertanggungjawaban rumah sakit hingga akhirnya melayangkan gugatan ke PN Cikarang.

”Saya mintanya tangan saya dibetulkan kembali seperti semula. Terserah di rumah sakit mana, ditanggung sama rumah sakit. Atau ganti rugi, karena ini saya sulit bekerja, namun permintaan saya tidak diindahkan, oleh saat itulah saya putuskan untuk membawa masalah tersebut ke maja hijau,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum dokter Aldico, Libet Astoyo mengatakan, dirinya tidak dapat menanggapi perihal persoalan medis. Kata dia, dugaan tersebut hanya bisa dibuktikan melalui kajian dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

”Dalam kapasitas ini saya tak dapat memberikan secara detail, karena saya melihat dari aspek hukum, dan kami akan lakukan mediasi dengan korban sesuai aturan yang ada,” katanya.

Saat ditanyakan penggugat meminta ganti rugi atas apa yang dialaminya, Libet tak bisa menjawab. ”Itu sudah hak penggugat, namun hal ini perlu ada pengkajian dan aspek keuntungan dari daerah,” jelasnya.(and)

Close