Berita UtamaPolitik

Eka Tak Respon Surat dari Partai Koalisi

surat
SURAT UNDANGAN: Ini dia surat undangan dari ketiga partai koalisi, yakni PAN, Nasdem dan Hanura yang ditujukan ke Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja, untuk membahas Wakil Bupati Bekasi, dan beredar ke media, Kamis (22/8). IST/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Dari tiga partai koalisi pengusung bupati dan wakil bupati Bekasi, yaitu PAN, Hanura dan Nasdem pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu, mengklaim telah mengirimkan surat kepada Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar, Eka Supria Atmaja, untuk membahas posisi wakil bupati yang hingga saat ini masih kosong.

Namun isi surat tersebut berbeda dengan yang pernah disampaikan oleh Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Son Haji, dimana partai koalisi mengirim surat ke Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi yang juga Bupati Bekasi, untuk minta penandatanganan pencalonan. Tapi bukan meminta duduk bareng membicarakan wakil bupati.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD Partai Hanura Kabupaten Bekasi, Agus Nurhermawan menegaskan, surat yang dikirim ke bupati dan Ketua DPD Golkar itu meminta duduk bersama, dan surat itu sudah hasil kesepakatan dari tiga partai koalisi, PAN, Hanura dan Nasdem.

”Saya yang mengantar langsung surat itu ke bupati, dan diterima langsung oleh beliau (Pak Eka,red), termasuk ke DPD Golkar juga. Dalam surat itu ajakan untuk duduk bareng,” terangnya saat ditemui di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Dalam surat yang dikirim pada tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dari tiga partai koalisi, meminta kepada Plt Ketua DPD Golkar untuk duduk bersama untuk membahas tiga poin yang tertera dalam surat tersebut.

Tiga poin tersebut diantaranya, penandatangan formulir pendaftaran bakal calon wakil bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan bakal calon wakil bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, dan penandatanganan surat permohonan pendaftaran bakal calon wakil bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

”Memang ada tiga poin yang tertera dalam surat tersebut. Intinya surat tersebut meminta agar Plt Ketua DPD Golkar mau duduk bareng dengan partai koalisi untuk membahas wakil bupati,” ucap Agus.

Ia menyesalkan, sampai sekarang surat tersebut belum ada tindak lanjut dari Plt Ketua DPD Golkar. ”Artinya, belum ada balasan maupun respon dari Plt Ketua DPD Golkar,” tukasnya.

”Kami dari partai koalisi masih menunggu jawaban dari Plt Ketua DPD Golkar, untuk membicarakan kelanjutan proses penjaringan wakil bupati Bekasi,” katanya.

Bicara mengenai rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dua nama, yakni Tuti Nurcholifah Yasin dan Ahmad Marzuki, kata Agus, sama dengan rekomendasi yang diberikan ketiga partai koalisi.

”Hasil rekomendasi dari DPP Golkar terhadap dua nama calon wakil bupati tersebut sama dengan partai koalisi. Lalu bedanya dimana. Kami (Hanura) juga merekomendasikan Marzuki, tapi kalau Tuti memang tidak dapat rekomendasi dari Hanura. Dan dari kami hanya satu nama,” bebernya.

Secara terpisah, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Son Haji menjelaskan, dengan adanya perbedaan dua nama yang di rekomendasikan oleh partai pengusung dan partai koalisi, tidak bisa disampaikan ke bupati, sehingga tidak bisa mendaftarkan ke dewan.

Menurut Son, sesuai Undang-undang maupun di ketentuan tata tertib dewan, rekomendasi dari DPP partai pengusung dan DPP tiga partai koalisi harus sama, tidak bisa beda-beda, agar bisa ditindaklanjuti oleh bupati ke dewan.

”Jadi dua nama yang direkomendasikan oleh partai pengusung (Golkar) dengan koalisi berbeda. Tentu ini menjadi kendala serius, karena tidak bisa ditindak lanjuti oleh bupati. Selain itu, rekomendasi yang diberikan harus dua nama, tidak boleh satu,” pungkas Son Haji. (pra)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close