Berita UtamaCikarangPemkab

Didesak Gunakan Diskresi untuk Perluasan TPA

BUTUH PERLUASAN: Alat berat menata sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng Setu Kabupaten Bekasi, Jumat (23/8). Pemerintah Kabupaten Bekasi belum dapat memperluas TPA Burangkeng karena terbentur Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum disahkan. ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Pemkab Bekasi disarankan menggunakan hak diskresi untuk melakukan perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Karena luas lahan yang ada saat ini dinilai sudah tidak dapat menampung sampah di lokasi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah Keputusan dan atau Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan

Koordinator Asosiasi Pengepul dan Pemulung Indonesia (APPI), Bagong Suyoto menuturkan, Kabupaten Bekasi dapat dikategorikan ’darurat sampah’. Salah satu penyebanya, menurut dia, karena Pemkab Bekasi kurang maksimal dalam melakukan pengelolaan sampah.

Pasalnya, Pemkab Bekasi belum memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan sampah di TPA yang berada di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu ini. Sehingga sampah terus menggunung.

Langkah diskresi dipercaya dapat menjadi salah satu solusi bagaimana menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi.

”Kabupaten Bekasi sudah darurat sampah, sudah saatnya pemilik kebijakan mengambil keputusan atau melakukan diskresi dalam penanganan sampah,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Jumat (23/8).

Senada, Direktur Kawal Lingkungan Indonesia (Kawali) Puput TD Putra mengatakan, penggunaan hak diskresi dinilai dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Bekasi.

“Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sedang tersandung masalah hukum. Menurut saya apabila untuk kepentingan lingkungan tidak masalah melakukan perluasan lahan, sebab ini juga menyangkut kepentingan rakyat demi lingkungan yang sehat,” katanya.

Puput juga menyarankan, pengelolaan sampah juga harus menggunakan teknologi. ”Jadi setelah diperluas, pisahkan juga untuk tempat alat yang dapat menghancurkan sampah. Namun ramah lingkungan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dody Agus mengatakan, pihaknya akan melakukan pengkajian terkait saran tersebut.

”Tak bisa diluaskan memang faktor utamanya terkendalanya Perda RDTR yang sudah dibahas. Kalau memang diskresi tidak menyalahi aturan pastinya pemerintah akan melakukan perluasan. Sebab salah satu solusinya saat ini adalah perluasan lahan,” katanya.

Agar sampah yang ada di TPA Burangkeng dapat terkelola dengan baik, kata Dodi, saat ini pihaknya sedang dalam proses pengadaan sembilan unit alat berat jenis beko dengan anggaran sebesar Rp24 miliar. ”Pengelolaan sampah di TPA saat ini ditumpuk hingga ke atas menggunakan beko selama tak ada lahan untuk membuang,” katanya.

Untuk diketahui, produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bekasi mencapai sebanyak 2.200 ton per hari. Namun, hanya sebanyak 800 ton sampah yang dapat terangkut.(and)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close