Berita UtamaPemerintahan

Jangan Ingkar Janji

Anggota DPRD Kota Bekasi Terpilih Dilantik

RadarBekasi.id – Lima puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi hari ini diambil sumpah janjinya sebagai wakil rakyat. Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif, Anggota DPRD dituntut responsif dan aktif menjawab persoalan rakyat.

Tidak hanya itu, sebagai warga Kota Bekasi saatnya menagih janji-janji politik wakil rakyat. Janji yang diutarakan selama masa kampanye lalu, harus direalisasikan selama menjabat lima tahun mendatang. ”Ya, janji-janji saat kampanye harus direalisasikan,” kata Pengamat Kebijakan Publik Kota Bekasi, Didit Susilo kepada Radar Bekasi, Minggu (25/8) kemarin.

Menurutnya, dua periodesasi DPRD Kota Bekasi mengalami penurunan secara kualitas. Anggota DPRD dinilai tidak tertib jadwal dan tidak taat azas dalam absensinya. Terbukti pada tahun 2018 lalu, DPRD Kota Bekasi gagal untuk menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan sesuai jadwal.

Kegagalan tersebut dipicu karena penjadwalan yang molor, selain itu rapat-rapat yang dilaksanaan kerap kali tidak quorum sehingga mengulur waktu. Pantauan Radar Bekasi menjelang detik-detik habisnya periodesasi anggota DPRD 2014-2019 rapat paripurna kerap molor hingga berjam-jam.

”Gagalnya pembahasan APBD-P karena tidak tertib jadwal, kordinasi badan musyawarah DPRD (Bamus) yang sering molor dan tarik ulur, banyak anggota yang bolos, rapat komisi dan rapat paripurna tidak quorum, absensi anggota DPRD yang tidak taat azas alias sering mangkir sementara honor tetap diambil,” terangnya.

Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk merespon aspirasi dan permasalahan rakyat. Disisi lain DPRD memiliki fungsi legislasi, budgeting dalam hal pembahasan anggaran serta pengawasan.

untuk menjalankan fungsi tersebut DPRD dituntut kritis komprehensif untuk berbicara. DPRD periodesasi ini diminta untuk tidak menjadi ’macan ompong’ sehingga terkesan seperti lembaga stempel, lembaga penampung aspirasi, namun tidak memberikan solusi.

”DPRD fungsi utamanya yaitu legislasi, membahas angggaran dan pengawasan, maka DPRD harus kritis komprehensif, harus bicara karena dilindungi UU untuk bicara tidak seperti macan ompong. Kalo ada anggota DPRD tidak melakukan tupoksinya, sebaiknya tidak mengambil honornya,” tambahnya.

Puluhan anggota DPRD yang dilantik hari ini diminta untuk lebih aktif, aspiratif, mendahulukan kepentingan rakyat, tetib azas dan tata tertib. sebagai lembaga politis, DPRD harus bekerja secara kolektif kolegial untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif.

Periode lalu, menurutnya hampir separuh dari jumlah anggota DPRD Kota Bekasi tidak mengerti tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat. Dalam perjalanannya hanya 60 persen yang dinilai menjalankan amanat yang diemban.

”DPRD lebih berani menyalurkan aspirasi masyarakat ke eksekutif dengan mencari solusi. Tidak hanya datang duduk, diam dan duit, artinya secara moral punya tanggung jawab kepada konstituen pemilihnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” tegas Didit.

Terlebih, sejumlah fasilitas mewah akan diterima anggota DPRD Kota Bekasi, mulai dari gaji pokok, tunjangan, transportasi, uang saku dan lain sebagainya. ”Dengan fasilitas yang mewah, kerjanya juga jangan melempem,” tegasnya.

Warga dan mahasiswa Kota Bekasi lainnya juga menaruh harapan kepada wakil rakyat yang dilantik hari ini di gedung DPRD Kota Bekasi. Mereka menginginkan wakil rakyat memberikan perhatian lebih pada perkembangan pemuda di era revolusi industri 4.0.

Warga Bekasi Utara, Adi Prasetyo misalnya. Menurutnya, Anggota DPRD tidak perlu memperbanyak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), karena hanya menghabiskan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat.

Dia menilai wakil rakyat yang cenderung pasif dan tidak responsif kepada persoalan-persoalan rakyat hanya mengedepankan kepentingan pribadi bahkan cenderung memperkaya diri sendiri. ”Itulah penting nya parpol men-screening para calon legislatif yang benar-benar mumpuni untuk menjadi wakil rakyat, yang tidak gagap dalam menyelesaikan persolan rakyat, dan yang seperti itu biasanya tidak akan dipilih lagi oleh rakyat,” ungkapnya.

Warga lainnya, Malik Abdul Jabbar menaru harapan kepada 50 perwakilan yang hari ini dilantik. menurutnya dari Dapil manapun wakil rakyat tentunya harus menjalankan tugas dan asprasi yang mewakili rakyat.

Sementara itu Mahasiswa Kota Bekasi, Ade Lukman menilai kinerja anggota DPRD tentunya harus selaras dengan honor dan fasilitas yang diterima sebagai wakil rakyat. Perhatian lebih diberikan kepada anggota DPRD Petahana yang terpilih kembali pada periodesasi ini.

Menurutnya, petahana lebih mengerti hak dan kewajiban untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif, tentunya untuk kebaikan rakyat banyak. ”Jangan bungkam untuk rakyat dan jangan dzolim terhadap rakyat,” tegas mahasiswa Kota Bekasi tersebut.

Sementar itu, Anggota DPRD Kota Bekasi terpilih Chairoman Juwono Putro menambahkan, masyarakat berperan mendorong wakil rakyatnya berperan aktif merespon persoalan masyarakat maupun melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi.

Pria yang direkomendasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera menjadi ketua DPRD Kota Bekasi ini setuju bahwa anggota DPRD harus aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

”Pertanyaannya adalah bukan hanya sekedar didengar, bukan hanya sekedar ditampung, bagaimana mereka diajari untuk bisa memperjuangkan hak-hak mereka, kemudian bagaimana mereka diberdayakan agar mereka mau mengawasi pemerintah, bagian dari pengawasan dewan,” tambahnya. (sur)

Close