CikarangLingkungan

Bupati Bakal Sediakan TPSS di Seluruh Desa

TPA BURANGKENG: Alat berat tengah menata sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng di Setu Kabupaten Bekasi, Senin (26/8). Bupati Bekasi berencana untuk menanggulangi sampah di TPA Burangkeng yang kian overload. ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menolak usulan untuk menggunakan hak diskresi guna perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Walaupun, volume sampah TPA Burangkeng telah melebihi kapasitas.

Dirinya mengaku telah memiliki konsep untuk mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Bekasi. Yakni dengan cara menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di setiap desa.

”Masalah sampah harus dilakukan pengendalian dari sumber, oleh sebab itu saya mengajak para kepala Desa untuk menyediakan atau mengalokasi lahan untuk TPS,” katanya saat ditemui di hotel di Kawasan Jababeka, Senin (26/8).

Dengan adanya TPSS di setiap desa, menurut Eka, maka akan mempermudah melakukan pemilahan sampah.  Pemilahan tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi sebagai sumber pendapatan masyarakat sekitar.

”Daerah Burangkeng sudah tepat sebagai TPA, dan untuk perluasan juga penting. Namun kami tidak akan menabrak peraturan tata ruang. Sehingga salah satu program yakni mengajak desa untuk menyediakan lokasi TPS bagi masyarakatnya sebelum dilakukan pembuangan ke TPA Burangkeng,” jelasnya.

Eka mengaku telah melihat mendatangi desa yang melakukan pengelolaan sampah. Yakni, Desa Mekarmukti. Menurutnya, kegiatan pengelolaan sampah di desa tersebut relatif baik karena mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Burangkeng.

Menanggapi rencana tersebut, sejumlah desa menyatakan hal tersebut berpotensi memunculkan pro kontra di tengah masyarakat.

Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Linda Ekawati, mengatakan, hal itu dapat memicu penolakan di tengah masyarakat. ”Hingga saat ini memang belum ada surat edaran ataupun ucapan lisan pak bupati terkait penyediaan lahan untuk TPS. Tapi menurut saya untuk menyediakan lahannya juga sulit, karena biasanya warga yang ada disekitar TPS akan menolak,” ujarnya.

Linda menuturkan, sebelumnya sudah melakukan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan lahan sekitar 500 meter di desanya. Tapi, lahan itu hanya dapat menampung sampah beberapa RW yang ada di Desa Mekarsari.

Linda telah mengalokasikan anggaran melalui anggaran dana desa (ADD) untuk pengadaan alat pembakar sampah anti polusi. Namun alat mudah rusak lantaran pembakaran sampah tidak sesuai kapasitas.

”Untuk mengelola sampah ini perlu ketekunan dan keseriusan, selain itu harus ada pelatihan pengelolaan sampah. Sehingga ada orang profesional dalam mengelola. Jadi lingkungan terjaga, serta sampah yang bernilai ekonomi juga dapat sebagai sumber pendapatan masyarakat,” katanya.

Senada, Lurah Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Hendra juga mengatakan demikian. Menurutnya, masyarakat desa tentu menolak apabila dilakukan pembangunan TPSS.

”Kalau adanya rencana penyediaan lahan kebetulan saya belum mendapatkan informasi. Namun apabila memang benar, pasti terjadi kendala. Sebab sangat jarang masyarakat ingin berdekatan dengan tempat sampah,” ujarnya.

Saat ditanyakan, program tersebut merupakan kebijakan kepala daerah, Hendra menuturkan akan berupaya mengajak masyarakat bermusyawarah.

”Ya pada prinsipnya, kalau memang kebijakan pimpinan pastinya saya juga akan berupaya, namun untuk kepastian lahannya juga harus ada. Dan masalah ini untuk lebih jelasnya pasti nanti aka nada rapat koordinasi untuk membahas masalah ini. Sebab saya sendiri juga belum mengetahuinya seperti apa teknisnya,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Kabupaten Bekasi, Edi Supriyadi menuturkan, proses perluasan lahan TPA Burangkeng terbentur peraturan tata ruang.

Tapi, sejatinya Pemkab Bekasi telah memiliki solusi untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Burangkang.

Dia mengungkapkan, dalam Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi sudah ditentukan untuk pembanguan tempat daur ulang sampah di 23 kecamatan. Namun, titik pembangunan tempat daur ulang tersebut masih belum ditentukan hingga kini.

”Kami sudah pernah melakukan pembahasan dengan dinas terkait. Dimana ada 23 titik sebagai tempat pendauran ulang sampah. Jadi metodenya bagaimana cara mengurangi sampah ke TPA,” ujarnya. (and)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close