Jurnalisme WargaOpini

Rusaknya Jalan Tegal Badak

Oleh : Acep Suhendar

Radarbekasi.id – Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia bahkan ses Asia Tenggara. Perputaran ekonomi di Kabupaten Bekasi pun terbilang cukup menjanjikan.

Hal ini menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar daerah. Dengan UMK yang lumayan besar menjanjikan menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai tujuan para perantau.

Dikelilingi oleh kawasan industri yang besar tidak lantas membuat Kabupaten Bekasi terbebas dari permasalahan. Salah satu permasalahan yang sangat tidak enak dipandang adalah masih banyaknya jalan yang rusak.

Infrastuktur jalan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena akses menuju tempat yang dituju masyarakat, dan berpengaruh pada aktivitas masyarakat sehari-hari. Dan yang lebih tidak lazim lagi adalah jalan yang rusak tersebut sangat dekat dengan kawasan industri dan komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Jalan itu adalah jalan Tegal Badak.

Jika kita melakukan perjalanan ke Kampung Tembong Gunung, di sana kita mulai bingung untuk melajukan kendaraan, lanjut ke jalan di depan SMAN 2 Cikarang Pusat, maka kita mulai lelah dengan kondisi jalan. Belum lagi jika kita mencoba Jalan Tegal Badak di belakang Gitet Cibatu, maka kita akan melihat sebuah pemandangan yang sangat mengkhwatirkan, jalan yang menghubungkan Desa Nagasari, Desa Cilangkara dan Kecamatan Cikarang Pusat tersebut sungguh tidak layak pakai.

Padahal jika kita berhenti di jalan tersebut dan melihat ke bawah, maka akan nampak betapa megahnya kawasan GIIC. Sebuah fenomena yang membingungkan jika dipikirkan oleh logika yang sehat.

Pertanyaan yang mencuat dari kalangan masyarakat. Apakah pemerintah setempat tidak peduli dengan keadaan ini? Atau justru penanganan yang terkesan lambat? Sampai-sampai warga setempat harus urunan untuk memperbaiki jalan tersebut. Tidak lama diperbaiki, jalan tersebut rusak kembali, dikarenakan banyaknya mobil kontainer yang lewat.

Dampak dari jalan yang rusak bukan hanya mengancam keselamatan berkendara para pengemudi tetapi juga mengakibatkan polusi bagi warga yang rumahnya berdekatan dengan jalan. Penulis menyaksikan sendiri betapa memprihatinkannya rumah warga yang tertutup debu tebal di sekitar jalan Tegal Badak tersebut.

Aktivitas ekonomi juga akan terganggu jika jalan yang dilalui mengalami kerusakan yang parah. Mengingat jalan tersebut juga terhubung ke pasar Pasir kupang.

Aktivitas ekonomi sebenarnya akan menjadi jantung bagi keberlangsungan kehidupan bagi masyarakat setempat. Namun hal itu akan terhambat, karena jalan yang dilalui tidak mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Siapa yang bertanggung jawab?
Jalan Tegal Badak yang rusak bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga membuat bingung masyarakat setempat. Masyarakat yang berinisiatif ururan untuk memperbaiki jalan yang rusak bukan berarti menyindir pemerintahan setempat, tetapi mereka bingung entah kepada siapa mereka harus mengadu.

Agak membingungkan juga memang, jika mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Masalahnya bukan tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Tetapi apakah pihak tersebut mau bertanggung jawab. Jika melihat secara keseluruhan jalan-jalan di Kabupaten Bekasi, sulit untuk mengatakan terwujudnya sila ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bagaimana tidak? Banyak jalan yang tidak rusak justru terus diperbaiki. Sedangkan jalan yang rusak parah sererti Jalan Tegal Badak malah dibiarkan bertahun-tahun. Sehingga hal tersebut sangat kental sekali dengan kepentingan dan jauh dari kata mewujudkan keadilan sosial.

Sebenarnya warga ingin meminta pertanggung jawaban kepada pihak swasta yang sering mobil kontainer melintasi jalan tersebut. Namun masalahnya warga tidak memilki surat sakti seperti yang dikeluarkan pihak yang berwenang, sehingga tidak mungkin bagi warga untuk menuntut.

Lalu jika menagih anggaran dari APBD Kabupaten Bekasi, berapakah anggaran untuk perbaikan jalan itu? Dilansir dari media Pikiran Rakyat, 1/12/2018 APBD Kabupaten Bekasi 2019 yang disahkan tengah malam tembus Rp5,8 triliun. Bukan angka yang kecil jika melihat nominalnya. Akan sangat mengherankan jika tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan rusak seperti Jalan Tegal Badak.

Apapun caranya, rakyat membutuhkan kepastian mengenai infrastruktur, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jalan Tegal Badak. Mungkin kasus Jalan Tegal Badak hanya salah satu contoh kurangnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Masih banyak kasus serupa di Kabupaten Bekasi. Masyarakat, Pemerintah daerah serta pihak yang memilki kepentingan harus bersama-sama memperhatikan hal ini. (*)

Anggota KGPBR

Close