Berita UtamaKesehatanLingkungan

Ombudsman Dalami Dugaan Pencemaran

Desak Pemprov hingga Kementerian Turun

TERCEMAR: Sejumlah kendaraan melintas di atas jembatan kali Cileungsi, Jalan Villa Nusa Indah-Bantargebang, Kota Bekasi yang diduga tercemar limbah. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RadarBekasi.id – Ombudsman perwakilan Jakarta Raya mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanaan (KLHK) menyikapi serius dampak pencemaran yang terjadi di Sungai Cileungsi yang berimbas hingga ke daerah perbatasan.

Hasil sidak mereka ke Sungai Cileungsi Selasa (27/8) berbagai fakta ditemukan mula dari titik air sungai mencapai puncak pencemaran hingga fenomena ikan sapu-sapu dengan jumlah yang banyak ditemukan dalam keadaan mati.

”Kami lakukan pengecekan kembali, dan ternyata pencemarannya masih sama dengan tahun lalu. Bahkan lebih buruk. Hari ini kami cek ke dua perusahaan (diwilayah Bogor), satu perusahaan masih berbeda antara dokumen dan pelaksanaan,” ungkap Kepala Ombudsman perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho.

Pihaknya berencana untuk memanggil kembali Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, DLH Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan KLHK untuk menindak lanjuti pencemaran yang merugikan banyak pihak ini.

Menurutnya, kesimpulan sementara ini DLH Kabupaten Bogor sudah kesulitan untuk mengatasi pencemaran di sepanjang aliran sungai Cileungsi. Hasil pantauan dilapangan, mengindikasikan kuat air disepanjang aliran kali Cileungsi yang berdampak hingga ke Kota Bekasi mengandung limbah bahan kimia.

 ”Dan PDAM Tirta Bhagasasi yang mengalami kesulitan mengolah air baku sungai Cileungsi karena pencemaran yang sangat tinggi. Pemprov Jabar, dalam hal ini DLH dan Gubernur harus turun tangan. Karena yang dirugikan banyak anggota masyarakat, termasuk konsumen Tirta Bhagasasi Kota Bekasi,” tambah Teguh melanjutkan.

Menyikapi kasus yang berulang terjadi ini, Teguh meminta kepada DLH Jawa Barat untuk memberlakukan Pasal 1 angka 14 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman maksimal penjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar, bukan berdasarkan peraturan daerah.

”Masa kejahatan lingkungan seberat ini dijerat dengan peraturan daerah,” tutup Teguh kepada Radar Bekasi, Rabu (28/8).

Selain pelaku dalam hal ini pengusaha yang mencemari lingkungan, pengawas lingkungan hidup yang dinilai lalai juga bisa ikut dijerat karena maladministrasi dan memungkinkan untuk di pidana.

Terpisah, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Bekasi, Masriwati menyebut bahwa pencemaran yang terjadi lintas wilayah ini harus segera dicarikan solusinya karena tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah.

”Semua pihak diperlukan untuk membantu, sehingga masalah sungai Cileungsi segera teratasi dan tidak berulang. Terutama saat musim kemarau dimana debit air sungai sangat sedikit dan tidak mampu mengurai beban pencemaran yang masuk ke sungai,” katanya. (sur)

Close