Berita UtamaBisnisEkonomi

Retribusi Pasar ke Kantong Preman

ARIESANT/RADAR BEKASI
RETRIBUSI : Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) berada di Jalan Kapten Sumantri Cikarang Kabupaten Bekasi. Retribusi pasar yang dikelola oleh oknum preman setiap harinya hingga jutaan rupiah.

RadarBekasi.id – Perputaran uang yang dikelola oleh oknum preman dari Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan RE Martadinata Cikarang setiap harinya mencapai puluhan juta. Ya, setiap hari para PKL harus membayar uang retribusi sekitar Rp50 ribu. Sementara di lokasi tersebut ada sekitar 450 PKL. Dalam sehari perputaran uang retribusi PKL sekitar Rp22 juta.

Koordinator PKL diluar Pasar Cikarang, Abun mengaku, saat masih berjualan di Jalan RE Martadinata, dia harus membayar uang operasioanal hingga Rp70 ribu setiap hari. Uang tersebut diberikan kepada keamanan atau oknum pereman. ”Kalau diatur sebenarnya kami sangat potensi untuk menyumbang PAD dari sektor pasar, namun kalau belum ada lokasi kami akan tetap menggelar jualan di jalan,” ungkapnya.

Dia mengaku, pihaknya bukannya tidak ingin diatur oleh pemerintah, namun hingga saat ini pemkab belum menyiapkan lokasi yang representatif. ”Kami hanya ingin untuk dapat berjualan, karena selain dapat menciptakan lapangan kerja. Lokasi yang direlokasi harus dapat mendatangkan pembeli,” ujarnya seraya mengatakan, ketika berdagang di dalam pasar pendapatan menurun jauh, karena pembelinya jarang.

Abun yang berjualan ikan teri, mengaku bisa mendapatkan keuntungan Rp4 juta setiap harinya. Jika para PKL direlokasi di tempat yang sepi, menurutnya sama saja mematikan perekonomian rakyat. ”Keinginan pedagang sederhana, kami ingin bertemu langsung para pemangku kebijakan. Bagaimana mengatur PKL yang hanya menginginkan mencari uang halal melalui aktifitas berdagang,” jelasnya.

Ya, Capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar memasuki triwulan ketiga masih jauh dari realisasi. Sebab diawal triwulan realisasi belum ada yang mencapai di atas 50 persen dari target (lihat grafis).

Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Andri menuturkan, untuk target PAD Pasar pada tahun 2019 sebesar Rp6,2 miliar. Target tersebut untuk seluruh pasar milik Pemkab Bekasi. Dia menepis jika capaian PAD pasar jeblok. ”Untuk secara keseluruhan pasar capaiannya untuk keseluruhan sudah mencapai 50 persen,” ujarnya Andri tanpa memberikan penjelasan angka berapa realisasi capaiannya.

”Saya kurang hafal kalau masalah angka, saya tanya kepala seksi pasar juga belum direspon,” sambungnya.

Saat ditanyakan, masalah pendapatan PAD di Pasar Cikarang, Andri mengaku tidak mengetahui. Namun dia mengakui jika PAD Pasar Cikarang di bawah dari realisasi target. ”Pasar Cikarang memang di bawah 50 persen dari target PAD,” ujarnya.

Andri beralasan Rendahnya capaian PAD Pasar lantaran pasar tersebut pernah mengalami insiden kebakaran. ”Jadi rendahnya capaian Pasar Cikarang dari 300 pedagang yang berjualan, dikarenakan pasca kebakaran,” klaimnya.

Namun, saat ditanyakan masalah PKL yang ada di sekitar atau di Jalan RE Martadinata, Andri mengaku hal tersebut bukan menjadi tugasnya untuk menarik sebagai sumber PAD melalui retribusi pasar.

”Kalau untuk PKL, kami tidak pada tugasnya dalam konteks penertiban, hanya untuk menyediakan lokasi untuk berjualan demi berjalannya pergerakan ekonomi masyarakat melalui aktifitas jual beli,” ujar Andri.

Ia mengklaim, para PKL yang berjualan di luar pasar dengan pengelola pasar sudah melakukan komunikasi. Namun para pedagang saat direlokasi ke pertokoan dan Pasar Baru Cikarang tidak ada yang mau, melainkan untuk tetap berjualan di jalan.

”Selama masih di luar pasar kami tidak bisa menarik retribusi, sebab tidak ada regulasi yang mengatur. Oleh sebab itu untuk meningkatkan PAD seharusnya bisa masuk berjualan di dalam pasar yang sudah disediakan,” katanya.(and)

Close