CikarangLingkungan

Kewenangan DLH Terbatas

Penanganan Sampah di Aliran Kali

RadarBekasi.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi tidak memiliki kewenangan untuk menangani persoalan sampah di aliran kali. Demikian disampaikan Kepala Bidang Kebersihan pada DLH Kabupaten Bekasi, Dodi Agus Supriyanto.

Dia mengatakan, pihaknya hanya berwenang untuk menangani sampah yang ada di daratan karena sampah di kali tidak menjadi tugas pokok dan fugsi (tupoksi) yang harus ditangani DLH Kabupaten Bekasi. Sampah yang ada di aliran kali merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dodi menyatakan, keterbatasan kewenangan membuat pihaknya tidak dapat mengajukan program untuk menangani persoalan sampah di kali seperti pemasangan jaring.

”Kalau memang kebersihan dipercayakan untuk mengelola sampah di kali, ya tupoksinya ditambah, perda tentang kebersihan ditambah, kan selama ini kita kan sampah darat, yang dari kali ditaruh di darat baru kita angkut,” katanya saat dihubungi Radar Bekasi, Rabu (4/9).

Dodi menyampaikan, pihaknya tidak dapat mengajukan anggaran untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi bidangnya. Karena hal itu tidak akan disetujui atau bisa menjadi temuan dalam audit Badan Pemerika Keuangan (BPK).

”Kalau kami ada tupoksi sampah di kali, ada khusus mobil untuk pengangkutan di kali, jadi bisa ada pengadaan, bisa beli alat berat amfibi, bisa pengadaan THL untuk di kali, bisa pengadaan mobil khusus di kali untuk wilayah pelayanan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Pihaknya selama ini berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk menangani sampah di kali. Seperti di Kali Pisang Batu-Tarumajaya, Kali Busa-Babelan dan Kali Jambe, Tambun Selatan.

Penumpukan sampah di Kali Jambe masih terjadi. Rencananya, pengangkutan sampah akan dilakukan mulai besok, Jumat (6/9).

”Alat beratnya milik PUPR, kalau saya hanya mobil dan pasukan kebersihan. Alat beratnya masih dipakai di Kali Busa satu bulan kemarin, baru selesai kemungkinan besok (hari ini) sore, begitu selesai akan dibawa langsung ke Kali Cijambe,” tuturnya.

”Kalau kami mengikuti alat berat yang ada di PUPR baru kami bisa bergerak karena memang secara tupoksi karena sampah itu di kali kan ada di bidang pengairan PUPR, kami hanya mendukung,” sambung Dodi.

Supaya persoalan penumpukan sampah di kali yang yang ada di Kabupaten Bekasi tidak terus berulang, dia meminta warga di tingkat RT atau RW berkoordinasi dengan petugas DLH. ”Kalau mobilnya ada kita angkut kalau tidak kita buat bank sampah di sana, jangan buang di kali,” ujarnya. (neo)

Close