Politik

Golkar Sayangkan Cara Dadan Galang Dukungan

Radarbekasi.id – DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi menyayangkan tindakan dari salah satu calon wakil bupati (cawabup) Bekasi, Dadan Setiawan yang melakukan deklarasi bersama Ormas, dan LSM, untuk mendukung dirinya agar menjadi wakil bupati Bekasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Son Haji. Menurutnya, deklarasi tersebut sebenarnya sah-sah saja, karena Dadan Setiawan atau yang akrab dipanggil DS ini sudah masuk dalam 18 nama yang mendaftar ke Partai Golkar.

Hanya saja, kata Son, alangkah baiknya meminta dukungan langsung ke partai koalisi atau organisasi maupun ormas-ormas yang ada di partai. Ia memberi contoh, kalau di Golkar ada Kosgoro, AMPG, GEMA MKGR dan yang lainnya.

”Ya, sebenarnya itu sah-sah saja. Cuma kalau bisa jangan kemudian deklarasi minta dukungan dari ormas luar, kan yang mengeluarkan rekomendasi itu partai, dan yang milih itu anggota legislatif, sehingga tidak ada kaitannya dengan ormas maupun LSM,” sesal Son, Minggu (8/9).

Son membeberkan, DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan rekomendasi untuk dua nama cawabup, yakni Tuti Nurcholifah Yasin, Ahmad Marzuki. Sehingga ia menyarankan, DS meminta rekomendasi dari partai lain (koalisi).

”Kalau dari Golkar, DS sudah tidak bisa, silahkan minta rekomendasi dari partai lain, mau atau tidak?,” ucapnya.

Kendati demikian, Son memastikan peluang itu masih ada, kalau tiga partai lain mengeluarkan rekomendasi dengan nama yang sama. Misalkan Tuti Nurcholifah Yasin dan DS, atau Ahmad Marzuki dan DS. Namun itu juga harus dicek kebenarannya terlebih dahulu.

”Hasil rapat pleno yang dilakukan bersama Ketua DPD Golkar Jawa barat, Dedi Mulyadi itu bisa dirubah, tergantung tiga partai koalisi. Tapi itu juga tidak bisa langsung merubah, kami akan komunikasi dulu, alasannya apa, dan lainnya,” terang Son.

Sejauh ini lanjut Son, belum bisa memastikan proses penjaringan cawabup kapan akan dilanjutkan, setelah terhenti sebelumnya. ”Kami rapihin dulu untuk pimpinan dewan, fraksi, dan komisi, baru nanti dikomunikasikan mengenai wakil bupati,” bebernya.

Artinya, kata Son, semua tergantung partai koalisi. Misalkan mereka (partai koalisi) mau merubah dua nama, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh DPP Partai Golkar, maka proses penjaringan bisa dilanjutkan kembali.

”Kami ingin adakan rapat internal dengan partai koalisi dulu. Rekomendasi dua nama dari DPP Golkar tergantung partai lain (koalisi). Kalau partai koalisi tetap dukung kadernya sendiri, tidak akan ketemu, dan bupati tidak akan serahkan dua nama itu ke dewan,” tandasnya. (pra)

Tags
Close