Berita UtamaCikarang

Kasus Meikarta Berdampak ke Pengelolaan Sampah

RadarBekasi.id – Kasus suap terkait perizinan pembangunan proyek Meikarta berdampak pada persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disahkan DPRD Kabupaten Bekasi pada 2017 tak kunjung selesai dievaluasi Pemprov Jawa Barat. Padahal, di dalam Raperda tersebut mengatur tentang perluasan lahan TPA seluas 11,6 hektar yang telah berdiri selama 22 tahun ini.

Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Doddy Agus Supriyanto, mengatakan, pihaknya sempat mengajukan perluasan lahan TPA Burangkeng pada 2015 dengan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk pembebasan lahan.

Tetapi, kata dia, pembebasan lahan tidak dapat direalisasikan karena lahan TPA Burangkeng berdasarakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki luas 11,6 hektar.

”Sekarang kan masalah tata ruang Kabupaten Bekasi kan sedang bermasalah di Provinsi (Jawa Barat), bagaimana kita mau bisa (perluasan)?. Ini kan efek domino kejadian itu (kasus suap Meikarta), jadi ke kita nih sekarang. Berimbas kan jadinya. Yang harusnya sudah selesai, kita juga sudah tinggal eksekusi pembebasan lahan, sekarang pejabat mana yang mau mengambil resiko,” katanya kepada Radar Bekasi, Sabtu (7/9).

Keterbatasan lahan TPA Burangkeng juga membuat pihaknya belum mengajukan penambahan armada pengangkut sampah. Saat ini, hanya terdapat sebanyak 109 unit dan dinilai jauh dari jumlah ideal yang mencapai sekitar 375 sampai 400 unit.

”Kalau kita banyakin mobil dan yang antre di TPA panjang atau banyak juga jadi persoalan sendiri di Burangkeng, bisa-bisa masyarakat Burangkeng komplain, nanti didemo lagi, ditutup lagi. Kita kan harus menyeimbangkan,” papar Doddy.

Sehingga, menurut dia, pembebasan lahan untuk perluasan TPA Burangkeng merupakan hal utama yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Bekasi. Yang kedua, kata dia, pengurangan sampah di sumber dengan melakukan pengolahan melalui pemilahan sampah.

Selanjutnya, yang ketiga adalah kehadiran teknologi untuk pengelolaan sampah dengan cara mengusulkan agar Kabupaten Bekasi masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Menurut Doddy, hal itu perlu dilakukan karena kemampuan APBD Kabupaten Bekasi tidak sanggup untuk membangun instalasi pengolah sampah yang anggarannya diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Sehingga Pemkab Bekasi mendapatkan subsidi anggaran dari APBN.

Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta, Senin (29/7) lalu.

Iwa ditetapkan tersangka terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. (neo)

Close