Berita UtamaPolitik

Pengamat: Ragu dengan Kemampuan Anggota Dewan Baru

Tak bisa Kritis

Diskusi
BERI PENJELASAN: Anggota Fraksi PAN, Aminah (tengah) saat menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi santai dengan tema ”Menguji Nyali Anggota Dewan Baru Kota Bekasi” di Alun-Alun, Taman Kota Bekasi, Jumat (7/9) malam. DAN/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Meski belum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, namun sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi dari lintas fraksi yang baru dilantik pada 26 Agustus 2019 lalu, menyatakan komitmen untuk membela kepentingan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam diskusi santai yang dihelat Rukun Jurnalis (Rujuk) Bekasi dengan tema ”Menguji Nyali Anggota Dewan Baru Kota Bekasi” di Hutan Kota Alun-Alun Kota Bekasi, Jumat (6/9) malam.

Dalam kesempatan tersebut, para anggota dewan menyampaikan komitmennya untuk berani membela kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Bahkan sejumlah dewan mengaku tidak gentar mengkritisi kebijakan pemerintah daerah bila mana tidak sejalan dengan kehendak masyarakat atau merugikan masyarakat.

”Saya ingin memperjuangkan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, khususnya melalui Puskemas di Kelurahan Jatisari. Saat ini di Jatisari belum ada Puskesmas. Warga harus ke Jatiluhur dulu untuk berobat. Itulah yang ingin saya perjukangan sebagai anggota dewan,” kata anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PAN, Aminah.

Sementara itu anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP, Nicodemus Godjang mengatakan, bahwa dirinya akan konsisten membela hak dan kepentingan masyarakat.

”Saya tidak akan takut mengkritik kebijakan pemerintah, toh kritik bagian dari upaya mendorong perbaikan kepada masyarakat. Kritik jangan dimaknai sebagai hal negatif. Kritik bagian dari memberikan solusi serta menuju ke arah perbaikan. Jadi saya tidak akan takut dan segan melakukan kritik,” bebernya.

Adapun anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Latu Har Hary mengatakan, setiap kebijakan pemerintah harus diuji. Bila mana kebijakan itu baik, maka harus didukung. Sebaliknya, bila mengandung kekurangan maka harus dikritisi.

”Kami akan uji dulu setiap kebijakan yang ada. Kalau baik kami dukung kalau tidak baik tentu harus dikritisi. Tinggal bagaimana pemerintah dalam membuat kebijakan,” tuturnya.
Sedangkan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Faisal menyampaikan, sebagai partai yang memenangi Pilkada mengaku siap mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

”Saya kira setiap kebijakan pemerintah niatnya baik untuk kepentingan masyarakat. Kalau toh ada yang kurang, itu yang harus dilengkapi. Jadi, saya mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah daerah,” ucap Faisal.

Lain hal dengan anggota DPRD Kota Bekasi dari PPP, Bambang Supriyadi menjelaskan, sebagai anggota dewan, dirinya akan mencoba bersikap objektif dalam memandang kebijakan pemerintah daerah.

”Harus objektif kalau baik kami dukung, kalau tidak baik dan bertentangan dengan masyarakat tetap dikritisi,” ujar Bambang.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PAN, Evi Mafriningsianti mengungkapkan, masyarakat tetap menjadi prioritas utama dirinya. ”Jadi manakala ada kebijakan yang tidak sejalan dengan keinginan masyakarat, saya siap melancarkan kritik. Karena saya itu dipilih masyarakat, jadi saya harus membela kepentingan masyarakat. Itu yang terpenting bagi saya sebagai anggota dewan,” tegasnya.

Sedangkan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Yogi Kurniawan sependapat dengan apa yang disampaikan teman satu fraksi dari Golkar, Faisal, siap mengamankan setiap kebijakan Pemkot Bekasi.

”Saya sebagai kader Golkar, dan kebetulan Wali Kota Bekasi adalah Bapak Rahmat Effendi yang juga Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, akan selalu siap mengawal setiap kebijakan pemerintah,” terang Yogi.

Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Islam 45 Bekasi, Abdul Somad mengaku ragu dengan anggota dewan baru bisa bersikap kritis kepada pemerintah. Apalagi, mayoritas anggota dewan periode 2019-2024 berasal dari partai pendukung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi saat ini.

Meski demikian, tetap saja teman-teman bilang akan kritis tapi di belakang akan lain. ”Karena bagaimanapun mereka berasal dari partai pendukung dan pengusung wali kota dan wakil nya yang tentu terikat dengan komitmen pada saat Pilkada lalu,” tukasnya.

Sekadar diketahui dalam diskusi tersebut, sedikitnya ada 10 anggota dewan baru yang hadir, diantaranya dari Fraksi PDIP, Nicodemus Godjang dan Heri Purnomo, Fraksi Golkar, Faisal dan Yogi Kurniawan, Fraksi PKS, Latu Har Hary dan Adhika Dirgantara, Fraksi PAN, Evi Mafriningsianti dan Aminah, Fraksi Gerindra, Bambang Supriyadi (PPP) serta Puspa Yani. (dan)

Close