Politik

Obon: Penghapusan KS-NIK Bertentangan dengan UUD 45

KS
ASIK BERBINCANG: Anggota DPR RI terpilih, Obon Tabroni (kanan), asik berbincang dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (kiri) saat menghadiri peresmian De’Bhagasasi di Pasar Trade Center Proyek Bekasi, Jumat (23/8) lalu. IST/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Vice President Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang juga anggota DPR RI terpilih dari dapil Jawa Barat VII, Obon Tabroni, angkat bicara mengenai Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang ada di Indonesia.

Politisi Gerindra ini mengakui, pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi setiap kepala daerah, khsusnya di Kabupaten Bekasi, tidak terkecuali di pemerintah pusat yang berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

”Sangat disayangkan jika KS-NIK yang sudah berjalan di Kota Bekasi harus dihilangkan tanpa melihat dampaknya terhadap masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu,” ujar Obon kepada Radar Bekasi, Senin (10/9).

Pria yang pernah maju sebagai Bupati Bekasi saat Pilkada 2017 lalu ini mengambil contoh kasus BPJS Kesehatan. Dimana, pemerintah pusat yang mencabut subsidi bagi 2,5 juta pengguna, 900 orang diantaranya merupakan warga Provinsi Jawa Barat.

“Saya memprediksi, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi tidak kurang dari 50 ribu yang terkena imbas dari pencabutan subsidi BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat. Dan persoalan kedua, akan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi warga yang masih menggunakan,” ucapnya.

Menurut Obon, jika kartu KS-NIK dihapuskan, maka sangat bertentangan dengan amanah UUD 1945, yakni, negara berkewajiban mengembangkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Terlebih bila pemerintah pusat mencabut subsidi BPJS Kesehatan, dengan alasan anggaran dan persoalan lainnya.

”Untuk DKI Jakarta saja, mereka malah teks oper. Jadi oleh pemerintah pusat dicabut, tapi DKI bukan malah menghilangkan,” tegasnya.

Maka dari persoalan yang disebutkan di atas tadi, untuk KS-NIK, kalau itu dihilangkan bukan hanya berdampak pada 50 ribu jiwa yang ada. Padahal kesehatan kalau memang pengawasannya ketat gak bakalan habis uang pemerintah daerah untuk membiayai KS-NIK.

”Intinya, kalau KS-NIK dihilangkan, itu bukan soslusi. Jika persolannya masalah anggaran, kan bias digali dari pajak yang dibayarkan masyarakat, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” beber Obon.

Diakui Obon, KS-NIK sangat dibutuhkan masyarakat. Tinggal bagaimana melakukan pengawasan. ”Konyol juga kalau dihapus, dan sangat bertentangan UUD 1945,” pungkasnya. (dan)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × four =

Close
Close