Berita Utama

SK Dewan Digadai Rp1 Miliar

RadarBekasi.id – Setelah dilantik menjadi anggota DPRD Kota Bekasi priode 2019-2024, sejumlah anggota legislatif DPRD Kota Bekasi mulai melirik fasilitas pinjaman uang di bank. Ya, bermodalkan surat keputusan (SK) sebagai legislator, mereka mengajukan pinjaman uang untuk beberapa keperluan. Mulai untuk keperluan pribadi, bisnis, hingga konstituen.

Salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku, memanfaatkan fasilitas pinjaman uang dengan menggadai SK. ”Ya ada kesempatan dan kebetulan kita juga sedang butuh, jadi kita pinjam saja,” kata caleg asal Dapil Satu ini.

Para wakil rakyat ini menggadaikan SK nya ke Bank Jabar Banten (BJB) sejak awal Agstus lalu. Dengan bermodalkan SK, mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan nilai yang menggiurkan hingga mencapai Rp1 Miliar. ”Ada, ya kurang lebih seperempat dari anggota dewan,” ungkap Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Muhammad Ridwan saat dihubungi oleh Radar Bekasi, Selasa (10/9).

Anggota DPRD yang terpilih kembali pada periode 2019-2024 ini bahkan sudah mengajukan pinjaman sebelum pelantikan berlangsung atau diawal bulan Agustus lalu. Sementara untuk anggota dewan yang baru menjabat mengajukan pinjaman sesaat setelah dilantik.

Mereka bisa mengajukan pinjaman dengan tenor maksimal lima tahun, sementara rata-rata mengajukan pinjaman dengan mencicil langsung dipotong melalui gaji yang di terima melalui transfer selama empat tahun. ”Rata-rata semuanya setelah pelantikan, yang incumbent itu hanya ada satu dua orang. Maksimal di lima tahun, rata-rata di empat tahun (tenor),” kata Kepala Bank BJB Cabang Kota Bekasi, Adi Arif Wibawa.

Total anggota dewan yang meminjam uang diketahui sebanyak 22 orang, pinjaman yang diajukan berada diangka Rp500 juta hingga Rp1 Miliar. Jika sebelum lima tahun sudah bisa untuk melunasi pinjaman yang telah diajukan, maka anggota dewan yang bersangkutan berkesempatan untuk mengajukan pinjaman kembali hingga tenggat waktu satu periode jabatan atau lima tahun.

Besar potongan gaji untuk mencicil pinjaman tersebut sebesar 50 persen dari total gaji yang didapat yakni berkisar diangka Rp42 juta. ”Kalau itu kan memang keperluannya bisa untuk renov, untuk kuliah anak, seperti itu. Kalau untuk teknisnya kan kita nggak tau ya untuk apanya,” tutup Adi.

Sementara itu salah satu anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Chairoman Joewono Putro blak-blakan bahwa di internal partainya diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman dengan menggadaikan SK tersebut.

Namun, dengan catatan hanya untuk dua keperluan yakni membeli kendaraan untuk anggota DPRD yang belum memiliki kendaraan, selanjutanya adalah untuk membeli rumah bagi anggota DPRD yang belum memiliki rumah.

”Kalau di PKS cukup dua saja, untuk anggota dewan yang belum punya kendaraan karena untuk membantu kinerja mereka, yang kedua dewan yang belum memiliki rumah, karena dengan dia memiliki rumah, dia memiliki tempat untuk rumah aspirasi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pinjaman yang diajukan oleh anggota dewan tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan serta menjaga martabat sebagai wakil rakyat. Pinjaman yang diajukan oleh anggota dewan ini katanya tidak menyalahi aturan.

Sisi menariknya adalah bunga yang ditawarkan untuk pinjaman anggota DPRD ini memiliki bunga yang relatif rendah. ”Tapi itu menarik, coba bayangkan SK bisa digunakan dengan satu pagu yang besar dan mau bank syariah mau apa (konvensional), bunga cuma enam persen, waktu sebulan cuma setegah persen,” terang pria yang yang direkomendasikan sebagai ketua DPRD Kota Bekasi tersebut.

Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila menyebut, bahwa penggadaian SK menjadi sesuatu yang lumrah pascapemilu legislatif. ”Kalau yang sekarang atau yang dulu-dulu juga pernah. Bisa dibilang sudah lumrah. Persoalan ini juga, dan memang isu lama, dari jaman saya juga ada, tempat proses penggadaian SK sudah ada dari semenjak Reformasi,” ujar lelaki yang akrab disapa Adi pada Radar Bekasi, Selasa (10/9).

Lebih lanjut ia menjelaskan, proses terjadinya penggadaian SK karena dilatari oleh biaya Kos Politik yang tinggi. Umumnya, proses penggadaian terjadi setelah menginjak masa terpilih, tepatnya pasca pelantikan dewan baru.

Meski begitu, proses penggadaian juga kerap terjadi saat proses kampanye berlangsung. Bisa saja, dewan lama yang ingin memenangkan partai dan calon yang diusung melakukan hal serupa untuk menutupi kebutuhan.

”Dugaan saya, masih tetap pada kos politik yang tinggi. Soal ini juga (Kasus Kota Bekasi. red) memang sudah diketahui. Saya mendengar, untuk menutupi kekurangan langsung memilih ke Bank untuk hal tersebut (menggadaikan.red),” jelasnya.

Dalam hal ini, dugaan pada arah politik memang tinggi. Adipun sudah mendengar langsung dari beberapa Dewan, untuk kampanye saja bisa menelan anggaran hingga Rp200 Juta. Biasanya, untuk dewan yang pinter, akan menghindari kedatangan tim sukses dengan pergi dari ruangan, dengan alasan berbagai hal.

”Bisa ditanyakan langsung lho pada dewan. untuk yang namanya dewan memang cukup pinter. Saat didatangi masa gak ada di ruangan, kabur-kaburan. Karena memang mesti menanggung, khususnya bagi tim sukses dan lainnya. Memang saya lihat nya sisi kos politik saja dalam kasus ini,” bebernya. (sur/dan)

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 − 8 =

Close
Close