BekasiBerita Utama

Duduki BPN, Massa Dibubarkan Paksa

RadarBekasi.id – Warga korban penggusuran Jakasetia dan Pekayon kembali mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi melakukan unjuk rasa, mereka datang membawa tuntutan agar BPN menerbitkan surat blokir atas tanah yang digusur oleh Pemerintah Kota Bekasi pada 2016 lalu.

Massa yang terdiri dari warga korban penggusuran dan mahasiswa tersebut dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian setelah bertahan di depan pagar kantor BPN Kota Bekasi. Sekira pukul 18:30 WIB anggota Kepolisian bersama dengan Satpol PP Kota Bekasi membubarkan masa, ketegangan sempat terjadi sesaat. Beruntung tidak sampai membuat kemacetan di jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup padat.

Alasan massa bertahan untuk menunggu BPN Kota Bekasi menerbitkan surat blokir atas tanah yang dimaksud. Surat blokir tersebut dinilai penting untuk warga korban penggusuran untuk saat ini.

”Karena memang kami punya ketakutan saat penggusuran 2016, Pemkot tidak mengikuti prosedur hukum itu. Kami ingin mengamankan objek tanahnya, karena sekarang mereka tidak punya rumah, makanya kalau proses (pendaftaran sertifikat tanah oleh pihak lain) itu diblokir, warga akan tenang,” kata mahasiswa yang mendampingi warga tiga tahun terakhir, Khairin Sangaji, Rabu (11/9).

Warga korban penggusuran siap untuk menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Namun, di sisi lain mereka khawatir jika satu saat secara tiba-tiba pihak lain mendaftarkan hak atas kepemilikan tanah tersebut kepada BPN Kota Bekasi.

Sementara itu Kepala Subseksi Sengketa, Konflik, dan Perkara BPN Kota Bekasi, Dandun Wibowo, menyebut kedatangan puluhan warga dan mahasiswa tersebut untuk berunjuk rasa salah alamat.

Menurutnya, warga seharusnya mengajukan gugatan atas tanah tersebut untuk menjadi dasar BPN memblokir proses pembuatan sertifikat pada objek tanah yang dimaksud. BPN Kota Bekasi telah merilis bahwa status lahan gusuran di Jakasetia – Pekayon tidak dalam penguasaan siapapun.

Baik warga korban gusuran maupun Pemkot Bekasi yang menggusur tanah pada tahun 2016 lalu sama-sama bukan pemilik tanah. Sementara warga sudah menduduki tanah tersebut puluhan tahun.

”Kalau di demo mereka bilang menguasai di situ dasarnya apa? Kalau menghuni di atas 20 tahun dan bayar listrik itu enggak bisa jadi dasar (memblokir tanah),” katanya.

Dandun menegaskan bahwa pihaknya hanya menerbitkan surat blokir tanah untuk tanah yang sudah bersertifikat. Pihaknya mengaku tidak bisa bergerak tanpa hitam diatas putih berupa bukti kepemilikan tanah. ”Berdasarkan gugatan saja kalau mereka mau blokir. Kita enggak bisa mengeluarkan apa yang mereka minta,” tegasnya.

Massa sudah berada di kantor BPN Kota Bekasi sejak siang hingga akhirnya dibubarkan paksa oleh petugas. Beberapa mahasiswa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat pembubaran paksa. (Sur)

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × 4 =

Lihat Juga

Close
Close
Close