Berita UtamaPolitik

Fraksi Golkar Dorong Peningkatan PAD

PAD
FOTO BERSAMA: Sejumlah anggota dewan foto bersama usai mengikuti rapat di Kantor DPRD Kota Bekasi, Rabu (11/9). DAN/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggali potensi yang ada di Kota Patriot ini.

Anggota Fraksi Partai Golkar Kota Bekasi, Faisal mengakui, bahwa potensi PAD di Kota Bekasi masih banyak yang bisa dimaksimalkan.

”Sebenarnya potensi PAD Kota Bekasi ini masih besar, tapi banyak yang tidak dikelola dengan baik. Misalnya seperti parkir, sampah, hotel dan lainnya. Oleh karena itu, kami akan mendorong eksekutif untuk menaikkan target PAD di 2020,” kata Faisal saat ditemui Radar Bekasi di kantornya, Rabu (11/9).

Menurut dia, untuk memaksimalkan PAD dari sektor parkir, dengan cara menambah tenaga juru parkir (jukir). ”Jumlah kendaraan di Kota Bekasi kan terus mengalami peningkatan, dan ini sangat potensial untuk penerimaan PAD. Selain itu, lokasi parkir seperti di stasiun, Alun-alun Kota Bekasi harus ditata dan dikelola dengan baik,” harapnya.

Hal senada diungkapkan, Anggota Fraksi Golkar lainnya, Rasnius. Ia menyampaikan, Fraksi Golkar akan terus memaksimalkan dan mendorong Pemkot Bekasi untuk dapat meningkatkan PAD, terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

”Kami akan mendorong Pemkot Bekasi untuk terus meningkatkan PAD dari berbagai bidang, terutama dari sektor PBB yang belum tertagih dengan baik, khsusnya dari para pengusaha,” terang Rasnius.

Dalam meningkatkan pendapatan dari sektor PBB ini, lanjutnya, bisa dengan cara membuat pembayaran pajak lebih mudah. Misalnya, pembayaran PBB ada di pusat perbelanjaan, pasar, tempat-tempat keramaian, atau secara daring (online).

Sementara Anggota Fraksi Golkar, H Marta tidak menampik bahwa saat ini PAD Kota Bekasi masih banyak yang belum tergali secara maksimal. Dia mencontohkan, PAD dari pajak dan retribusi daerah, reklame, pajak restoran, hotel dan lainnya.

Dirinya juga menyebutkan salah satu sumber PAD Kota Bekasi, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada tahun 2019 ini, target BPHTB sebesar Rp440 miliar.

”PHTB adalah satu potensi ekstensifikiasi yang luar biasa dalam peningkatan PAD,” ungkapnya.

BPHTB itu, diperoleh dari transaksi jual beli tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), diantaranya melalui notaris. Dalam pelaksanaanya, notaris juga harus berkordinasi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

Sedangkan politisi PPP, Sholihin menilai, pencapaian PAD Kota Bekasi belum maksimal. Namun upaya untuk mencapai target sudah dilakukan. Hanya saja butuh perhatian bersama dari masyarakat, sadar untuk membayar pajak dan retribusi.

“Bicara tentang pajak dan retribusi itu kembali lagi ke masyarakat. Harus ada kesadaran yang menjadi kewajiban mereka. Toh apa yang mereka bayar ke pemerintah daerah, juga dikembalikan lagi untuk pembangunan,” tuturnya.

ShoIihin berharap, masyarakat sadar untuk membayarkan pajaknya seperti PBB yang tertunggak.

”Saya berharap masyarakat itu mendukung (support) Pemkot Bekasi dengan membayarkan pajaknya. Apalagi di Kota Bekasi ini kita tidak punya sumber daya alam, yang ada itu sumber daya manusia,” tandasnya. (dan)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × five =

Close
Close