Jurnalisme WargaOpini

Menakar Keganjalan Kebijakan Ganjil-Genap

Oleh: Habibah Auni

Radarbekasi.id – Berdasarkan infografik dari kata data, Jakarta termasuk salah satu kota dengan tingkat pencemaran udara tertinggi di dunia. Tingkat pencemaran udara di Jakarta dapat diketahui dari angka yang ditunjukkan oleh rata-rata indeks kualitas udara, yaitu sebesar 146,6 US AQI .

Tingginya angka ini disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan (75%), pembakaran industri, pembakaran domestik (8%), dan pembangkit listrik (9%). Angka-angka ini memperlihatkan bahwa gas buang kendaraan menjadi penyumbang polusi udara terbesar.
Berangkat dari persoalan kualitas udara Jakarta yang kian memburuk, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan 7 poin kebijakan, salah satunya adalah pemerluasan kebijakan ganjil-genap.

Kebijakan ganjil-genap dikeluarkan bersamaan dengan terbitnya Pergub No.155 Tahun 2018. Kebijakan ini berlaku sejak awal januari 2019 dan dievaluasi tiap 3 bulan sekali. Tujuan dari diterapkannya kebijakan ini adalah pengurangan volume kendaraan yang melewati ibu kota.

Konsekuensi dari hadirnya ganjil-genap adalah pembatasan pengunaan kendaraan karena hari pemakaiannya disesuaikan dengan nomor akhir plat kendaraan. Misal hari senin hanya boleh mengendarai mobil dengan nomor plat ganjil, sedangkan selasa hanya bisa mengemudi truk dengan nomor plat genap.

Kendaraan yang dikenakan aturan ganjilgenap hanya berlaku untuk kendaraan beroda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua dan kendaraan listrik tidak mendapatkannya.
Kebijakan ini berdasarkan data dari detik.com, hanya berlaku pada senin-jumโ€™at pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB. Kebijakan ganjil-genap diperluas kawasannya dengan menambah 25 rute baru dan 28 gerbang tol.

Tidak ada pengecualian ganjil-genap di area exit tol, semua kendaraan bermotor yang memasuki dan keluar dari tol dikenakan aturan ini. Implikasi dari kebijakan ganjil-genap adalah pemerketatan penggunaan kendaraan bermotor empat.

Berdasarkan pemaparan dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf ketika diwawancarai oleh ketua redaksi detik.com, kecepatan kendaraan setelah diterapkan ganjil-genap meningkat 30%. Artinya, terjadi pengurangan jumlah penggunan kendaraan bermotor empat.

Menciutnya angka kendaraan bermotor empat ini menandakan bahwa emisi gas yang terbuang juga berkurang. Pihak lain seperti Walhi sudah mewanti Bapak Anies Baswedan untuk mengambil langkah cepat terkait kendaraan bermotor.

Hadirnya kebijakan ini tentu membawa harapan bagi kita semua agar pengguna kendaraan bermotor beralih guna ke transportasi umum supaya sumbangan polusi terbesar di ibu kota ini berkurang jumlahnya.

Menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), penerapan ganjil-genap membawa dampak positif, diantaranya adalah pengurangan kemacetan di tol Cikampek-Jakarta. Edukasi masyarakat untuk menggunakan bus umum, dan waktu tempuh ke Jakarta semakin cepat.

Langkah pemerluasan ganjil-genap juga dinilai positif oleh para pengusaha mobil bekas. Para pelaku mobil bekas menilai kebijakan ini menguntungkan mereka dengan terjualnya unit kendaraan bekas milik mereka. Herjanto memprediksi akan terjadi pertumbuhan mobil bekas hingga 5-10% setelah penerapan aturan ganjil-genap.

Bila demikian benar terjadi pertumbuhan mobil bekas, tentu hasilnya akan berbeda dengan itikad baik yang dibawa Anies, yaitu pengurangan mobil guna pengurangan emisi gas buang. Bukannya menghilangkan polusi, udara kotor ibu kota justru meningkat.

Mengejutkannya, fakta lapangan menjukkan bahwa setelah penerapan sistem ganjilgenap, jumlah kendaraan yang melewati ibu kota adalah 72% sepeda motor dan 28% roda empat. Hal yang perlu diingat adalah kebijakan ganjil-genap hanya berlaku untuk kendaraan roda empat.

Secara psikologis, tidak menutup kemungkinan pengguna kendaraan roda empat beralih ke sepeda motor. Sehingga jumlah kendaraan roda empat bekurang, namun pemakaian sepeda motor bertambah drastis. Djoko Setijowarno turut menyebutkan bahwa perluasan kebijakan ganjil-genap justru membuat masyarakat beralih ke sepeda motor.

Padahal 75% polusi udara Jakarta disebabkan oleh sepeda motor. Secara tidak langsung, jumlah polutan tidak berkurang dan memungkinkan ibu kota tetap dalam kondisi udara tidak segar. Ditambah Indonesia yang sedang memasuki musim kemarau, gas buang yang dikeluarkan cenderung mengendap di udara, tidak langsung turun mencapai tanah.

Kualitas udara Jakarta semakin memburuk saat musim kemarau. Bahkan menurut Bapak Jusuf Kalla selain kendaraan motor dua, transportasi umum yang digunakan hanya 19%. Data menunjukkan rata-rata penumpang harian MRT ada 81.459 orang, KRL mengangkut 1,4 juta penumpang per hari, dan trans Jakarta mengangkut 800.436 penumpang per hari. Total pengguna transportasi umum adalah 2.3 juta penumpang per hari.

Jumlah ini terbilang masih sedikit, terutama mengingat kebanyakan orang-orang yang melintasi Jakarta adalah penduduk asli dan pekerja yang berasal dari kota lain terdekat. Keengganan orang menggunakan transportasi umum disebabkan oleh: (1) Kenyamanan masyarakat menengah ke atas dengan kendaraan pribadi, (2) Kurangnya keamanan perempuan di transportasi umum, dan (3) Belum terintegrasinya jalur-jalur ibu kota secara maksimal.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berpendapat perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum bisa dilakukan dengan meningkatkan dan memperbaiki akses angkutan umum. Akibatnya transportasi umum akan marak digunakan, tetapi kendaraan pribadi sedikit dipakai.

Terjadinya pengurangan jumlah kendaraan tentu bertentangan dengan prinsip jalur bebas hambatan. Bahkan setelah pengaplikasian kebijakan ganjil-genap, masih terdapat truk yang memakai jalur kanan tol. Efeknya terjadi hambatan roda ekonomi di Jabodetabek karena salah satu sumber utama pendapatan terletak di biaya tol yang wajib dibayar.

Kebijakan ganjil-genap diterapkan berarti terjadi juga pengurangan biaya tol. Bila menilai secara adil dan berimbang, tentu lebih banyak kerugian yang tertakar. Ganjil-genap hanyalah solusi pemanis di awal, namun pahit di akhir.

Aturan ini memberi batasan kepada kendaraan roda empat, namun memberi keleluasaan kepada kendaraan roda dua. Bukannya mengurangi polusi udara yang terlampau tinggi, aturan ini justru memperburuk kualitas udara Jakarta.

Tidak terjaminnya pelaksanaan aturan ini dengan tepat oleh aparat kepolisian juga tidak semerta-merta dapat mengurangi volume kendaraan. Mengingat kebijakan ini terulir ulang apa yang sudah diperjuangkan

Langkah konkrit yang semestinya dilakukan oleh Bapak Anies menurut hemat penulis, adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang sudah diterapkan Bapak Ahok kemudian diselaraskan dengan permasalahan yang ada di lapangan sekarang.

Sempat disinggung juga bahwa penerapan kebijakan ganjil-genap akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Namun belum disebutkan kontraproduk aturan ini bila gagal dilaksanakan. Parameter yang dinilai masih terlalu mengawang.

Belum jelas poin apa saja yang dievaluasi, entah itu dari jumlah kendaraan roda empat yang memasuki tol atau dari variabel lainnya. Belum terdengar poin-poin evaluasi yang sudah disepakati dan didengungkan.

Tentu kita bisa menyambut niat baik pemerintah yang mengupayakan pengguna kendaraan roda untuk beralih ke transportasi umum. Sebab dengan berpindahnya pengguna kendaraan, terjadi pengurangan polusi udara.

Hanya saja diperlukan kepastian keamanan pengguna kendaraan saat menaiki krl misalnya. Stigma ini perlu dihilangkan dengan pemusatan perhatian terhadap transportasi umum, menjadi public-oriented. Baik itu dalam bentuk peningkatan keamanan, penambahan fasilitas yang memadai dan lain sebagainya.

Kebiasaan masyarakat menengah ke atas yang cenderung menggunakan kendaraan pribadi juga perlu direduksi penggunaannya secara perlahan-lahan. Pemerintah perlu melakukan rencana jangka panjang dalam bentuk renstra yang berfokus pada analisis sosial budaya masyarakat Jakarta dan pemindahan paradigma pengguna kendaraan secara step by step.

Menakar kebijakan ganjil-genap, apakah aturan ini solusi atau masalah? Akan menjadi hal yang menarik untuk disimak bila pemerintah turut memberikan atensi terhadap kultur masyarakat dalam penggunaan transportasi umum, kalau saja pemerintah ingin memberikan solusi jangka panjang terhadap polusi ibu kota pertiwi kita. (*)

Universitas Gadjah Mada. Dari Berbagai Sumber

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seven − 1 =

Close
Close