Cikarang

Ribuan Petani Merasa Tak Diperhatikan

KEKERINGAN: Warga berada di area persawahan yang mengalami kekeringan di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa (10/9). ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Kabupaten Bekasi merasa tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait persoalan kekeringan. Demikian dikatakan Sekretaris KTNA Kabupaten Bekasi, Ahmad Matin.

Dia mengungkapkan, saat ini terdapat 1.890 kelompok tani yang bernaung di bawah KTNA. Mereka terdiri dari petani dan nelayan.

Sejauh ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi belum pernah berkomunikasi dengan pihaknya mengenai persoalan kekeringan lahan pertanian.

Padahal, menurut dia, dinas tersebut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan perihal kebutuhan petani dengan pengelola sumber air seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II.

”Sumber air di Kabupaten Bekasi ini kan ada beberapa. Di antaranya, Kali Bekasi, Citarum, Kali CBL, Kali Cikarang dan sebagainya. Nah untuk mengalir ke saluran irigasi (sekunder) untuk mengalir ke saluran yang langsung ke sawah (tersier) ini kan menjadi kewenangan BBWS atau PJT. Namun dalam hal ini selalu ketika sedang menanam sering tidak ada sumber air,” katanya saat ditemui Radar Bekasi, Rabu (11/9).

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Nur Haidir, mengaku pernah mengundang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta Gabungan Para Petani Pemanfaat Air (GP3A) sekitar sebulan lalu untuk membahas kekeringan sawah. Pihaknya juga menghadirkan BBWS dan PJT II dalam pertemuan tersebut.

”Memang untuk KTNA belum, karena kami juga tidak bisa terlalu maju karena keterbatasan kewenangan dengan dinas pertanian. Sehingga hal ini dibahas melalui Gapoktan,” ujarnya.

Dia mengatakan, semua pihak, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, perlu duduk bersama untuk menangani persoalan kekeringan sawah.

”Saya juga tidak bisa terlalu maju untuk masalah di pertanian, namun sifatnya hanya koordinasi dengan berbagai pihak untuk masalah pengairan,” jelasnya.

Diketahui, pembinaan para petani yang terhimpun di dalam KTNA dilakukan oleh Dinas Pertanian. Mereka mendapatkan pemahaman tentang cara menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas dari dinas tersebut. Sementara itu, mengenai kekeringan lahan pertanian merupakan tanggung jawab dari Dinas PUPR untuk mengkoordinasikan dengan pihak terkait. (and)

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

17 − twelve =

Close
Close