Jurnalisme WargaOpini

Rezim Kolaborator

Oleh: M. Rizal Fadillah

Radarbekasi.id – JIKA kepentingan asing diberi kebebasan masuk ke negara kita, kedaulatan negeri dikorbankan dengan berbagai alasan, atau tidak melakukan proteksi bagi warga sendiri dan semua itu difasilitasi oleh pejabat sah negara, maka rezim yang seperti ini bernama rezim kolaborator.

Rezim yang berkolaborasi dengan negara, bangsa atau kepentingan asing. Sebutan ini lebih lunak daripada nama rezim penghianat bangsa.

Kepmenaker 228/2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing yang ditandatangani Menteri M. Hanif Dhakiri menimbulkan keresahan dan kritik luas publik. Masalahnya meski “tertentu” tapi jabatan itu nyatanya untuk banyak sektor.

Kita bukan rakyat jajahan yang begitu saja bisa diperas dengan pajak-pajak dan tarif tarif. Pencabutan subsidi atau kenaikan kenaikan secara sepihak.

Sementara kemewahan ditampilkan oleh para pejabat publik baik rumah, kendaraan, maupun gaya hidup. Rezim yang berkhidmah hanya pada lingkaran sendiri atau negara asing tak patut dihargai dan dipertahankan.

Terhadap Kepmenaker yang merobek kedaulatan rakyat, maka Presiden patut menegur dan perintahkan untuk mencabut aturan tersebut. Atau Menaker Hanif Dhakiri mencabut sendiri peraturan yang kontroversi dan menjual “lahan” pada asing ini.

Atau masyarakat melakukan uji materiel ke MA atas keputusan Menaker. Atau jika segala upaya tak berhasil, pembangkangan nasional mungkin saja dilakukan rakyat Indonesia yang merasa semakin hidup di negeri jajahan. Di bawah bendera rezim kolaborator. (*)

Pemerhati Politik

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 + 3 =

Close
Close