Politik

Gus Shol: Penilaian Fraksi Demokrat Terlalu Tendensius

Gus
BERI PENJELASAN: Anggot Fraksi PPP, Sholihin (kanan) memberi penjelasan kepada wartawan terkait kinerja anggota dewan saat ditemui di Aula Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rabu (18/9). DAN/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin meminta kepada para anggota fraksi dari partai politik tidak asal bicara soal pemerintahan jika tak mengacu pada data dan fakta.

”Belum lama ini ada ungkapan mengenai rapot merah terkait satu tahun kinerja Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota, Tri Adhiyanto (Pepen-Tri). Padahal, sejak kepemimpinan Pepen-Tri, ratusan penghargaan diperoleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, termasuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” beber Sholihin kepada Radar Bekasi saat ditemui di Ruang Komisi I, DPRD Kota Bekasi, Rabu (18/9).

Menurut anggota dewan yang tergabung dalam fraksi Golkar DPR Kota Bekasi itu menyampaikan, bahwa saat ini Wali Kota Bekasi tengah menjalankan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal penggunaan anggaran.

”Dalam menilai kinerja seseorang di pemerintahan, jangan tendensius. Harusnya bisa melihat dulu secara menyeluruh apa masalahnya, termasuk kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah,” sarannya.

Sholihin memberi contoh, pada tahun 2018 Pemkot Bekasi meraih WTP, terus untuk se-Indonesia, Kota Bekasi meraih pendapatan terbesar ketiga setelah Kota Bandung. Bila acuan rapot merah berdasarkan konteks adanya defisit, itu semata-mata bukan merupakan kesalahan kepala daerah.

”Kenapa Kota Bekasi sampai mengalami defisit seperti sekarang?, itu akibat lemahnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggali potensi daerah yang ada untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi masa jabatan Bang Pepen saat itu sudah habis 10 Maret 2018. Dan pada saat tinggalkan beliau, disitulah mulai terjadi defisit,” ujar Sholihin.

Menurutnya, ada beberapa hal yang mesti dipahami, pertama soal belanja terlalu besar. Misalnya pembangunan Kantor Imingrasi, Lapas dan lainnya. Dan ada asumsi yang keliru, dimana awalnya prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2018 sebesar Rp800 miliar, ternyata hanya Rp300 miliar.

”Makannya sekarang BPK memerintahkan kepala daerah untuk menormalkan anggaran secara tidak langung. Termasuk honor RT/RW dipotong. Kalau sudah normal lagi, saya yakin Pak Wali Kota juga akan melaksanakan janji politiknya. Tapi kan harus menyetabilkan anggran dulu,” terangnya .

Pria yang akrab disapa Gus Shol ini menilai, rasionalisasi BPK untuk menyetabilkan inflasi Kota Bekasi, memang harus dijalankan kepala daerah.

”Kenapa, sampai ada pemangkasan pada beberapa tunjangan. Masyarakat harus faham, bahwa APBD itu adalah asumsi, bukan berarti sudah ada. Jadi, misalnya APBD Rp6 triliun, tapi itu asumsi. Selanjutnya, bagaimana mencapai angka tersebut harus dilihat dari potensi yang digali pemerintah daerah,” tandasnya.

Maka jelas, kata dia, untuk masyarakat dan anggota dewan di semua fraksi, harus ada pemahaman soal penganggaran. Kalau memang belum memahami, maka jangan dulu menjustifikasi pemerintah.

”Bagusnya bertanya dulu. Tapi kalau komentar sah-sah saja. Namun terkait rapot merah itu terlalu tendensius dan tidak objektif dalam menilainya,” tukas Gus Shol.

Sementara itu, dari hasil penelusuran Radar Bekasi di DPRD Kota Bekasi, terkait kinerja kepala daerah (Pepen-Tri) yang diberi rapot merah disampaikan anggota DPRD asal fraksi Demokrat, Abdul Rojak. Menurut Rojak, dirinya menyampaikan hal tersebut berdasarkan analilis dan temuan dari lapangan.

”Mohon izin, dalam hal ini saya menyampaikan atas nama fraksi Demokrat bukan secara invidu. Demokrat partai kepanjangan tangan dari masyarakat. Artinya, kritik saya untuk pemerintah, bukan kepada individu,” tukasnya. (dan)

Tags
Close