Politik

Mustakim: Musyawarah Mufakat Cara Terbaik

Mustakim
GARUK KEPALA: Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mustakim menggaruk kepala saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, belum lama ini. PRA/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Pembentukan ketua komisi di DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 bakal dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mustakim.

Ia beranggapan, cara musyawarah mufakat untuk menentukan ketua komisi sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu, sesuai pengamalan selama tiga periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

”Berdasarkan pengalaman saya tiga kali jadi dewan, ke empat dengan sekarang, adatnya musyawarah mufakat. Siapa ketua komisi nya, juara satu sampai empat. Demokrat sekarang tidak dapat, pasti saya tidak bias jadi ketua komisi,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Pada periode tahun 2014-2019, pimpinan ketua komisi di DPRD Kabupaten Bekasi, diantaranya, komisi I PDI Perjuangan, komisi II Demokrat, komisi III Golkar, komisi IV Gerindra. Artinya, hal serupa akan dilakukan untuk menentukan ketua komisi periode 2019-2024.

Hanya saja, untuk perolehan suara terbanyak di periode sekarang ada perubahaan dibeberapa partai. ”Dari zaman dulu seperti itu. Kami ikuti saja musyawarah mufakat, pokoknya kebersamaan saja, dari pada ribut,” sarannya.

Disinggung mengenai PP 12 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten maupun Kota, dan Provinsi, yang salah satu isi nya membahas mengenai cara menentukan ketua komisi, dengan cara voting oleh dewan yang ada di komisi tersebut.

”Kalau anggotanya sudah setuju, mau ngapain?. Undang-Undang tertinggi itu musyawarah mufakat, walaupun di PP diatur, kalau musyawarah mufakat setuju, mau diapain lagi?,” terangnya.

Mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 ini menegaskan, hal tersebut bukan berarti tidak mau mengikuti PP yang ada. Hanya saja, cara musyawarah mufakat sudah dilakukan dari periode-periode sebelumnya.

”Pokoknya kami berpegangan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal yang mengatakan pilihan itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, itu lebih tinggi dari PP,” jelasnya.

Sayangnya, ketua tim pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib) 2019-2024, Lydia Fransisca, tidak merespon pertanyaan yang diajukan Radar Bekasi, begitu juga dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sementara, Aria Dwi Nugraha. (pra)

Tags
Close