Berita UtamaPemkot

Pemkot Batasi Pebangunan Horizontal

BANGUNAN VERIKAL : Gedung-gedung perkantoran dan apartemen di Jalan Ahmad Yani Bekasi Selatan Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi membatasi pembangunan hunian horizontal.ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Pemerintah Kota Bekasi mulai membatasi pembangunan horizontal. Hal ini seiring dengan menyempitnya luas wilayah Kota Bekasi. Sebelum tahun 2013, pertumbuhan penduduk Kota Bekasi mencapai angka tiga persen setiap tahunnya. namun, sejak tahun 2013 lalu pertumbuhan penduduk bergerak dibawah tiga persen setiap tahun. Jumlah penduduk Kota Bekasi saat ini sudah mencapai 2,9 juta jiwa dengan kepadatan 13.985,74 jiwa per km.

Meskipun laju pertumbuhannya mengalami tran penurunan. Namun, dua persen dari 2,7 juta ditahun sebelumnya merupakan jumlah yang cukup besar. Pertumbuhan penduduk didominasi oleh urbanisasi dibandingkan dengan angka kelahiran. Kota Bekasi harus mampu untuk mengelola dan memperbaiki derajat kehidupan masyarakat yang cukup tinggi untuk satu kota di Indonesia.

”Kita lebih banyak di faktor tadi, urbanisasi. Bisa saja penduduk ini tinggal di Kota Bekasi hanya 2 atau 3 tahun lalu pindah lagi. Ini sih sebenarnya PR bagi pemerintah Kota Bekasi adalah bagaimana kita meningkatkan tadi derajat kehidupan itu, jangan sampai jumlah penduduk di Kota Bekasi jadi bencana demografi,” kata Sekertaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Eka Hidayat saat ditemui, Jumat (20/9).

Menurutnya, untuk mengantisipasi hal ini peningkatan jumlah penduduk ini, Pemkot Bekasi sudah mulai untuk membatasi pembangunan hunian horizontal, dan lebih cenderung mengarah kepada hunian vertikal.

Selain kebutuhan akan tempat tinggal, pemerintah juga wajib untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakatnya. Pembangunan hunian vertikal terutama oleh pengembang sudah mulai dibatasi melalui rencana detail tata ruang Kota Bekasi.

”Kita mulai batasi, bukan kita larang, kita batasi. Toh bagaimanapun juga beberapa lahan ini memang sudah ada yg dibeli, ya paling tidak sudah kita batasi,” lanjut Eka.

Kecenderungan pendatang urban memilih daerah yang harga sewa tempat tinggal maupun harga beli tanahnya masih cenderung murah. Sementara Kota Bekasi merupakan pilihan bagi masyarakat yang memiliki kapasitas ekonomi menengah keatas. Namun, tidak jarang masyarakat urban ini nekat untuk datang meskipun belum memiliki pekerjaan yang jelas dan kemampuan ekonomi diatas rata-rata.

Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2018-2023, penduduk Kota Bekasi tahun ini mencapai 3,2 juta. Menanggapi kepadatan penduduk yang terjadi dari angka laju pertumbuhan penduduk ini, Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna meminta Wali Kota Bekasi bisa tegas menyebut daya tampung yang ideal untuk Kota Bekasi.

Jika jumlah penduduk Kota Bekasi melebihi daya tampung sesuai dengan luas wilayah maka akan berdampak tidak baik bagi Kota Bekasi. Mengingat kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi hanya diangka 6 Triliun, jumlah tersebut harus dibagi atau dialokasikan kedalam berbagai kebutuhan untuk menigkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

”Pak walikota harus berani menyatakan berapa daya tampung sebenernya yang ideal untuk Kota Bekasi dengan luas kota yang seperti ini. Katakanlah dana tampung yang memadai dengan kondisi yang semakin padat ini, katakanlah Bekasi itu cukup dengan empat juta saja lah, karena lebih dari empat juta itu implikasinya berat buat Bekasi,” katanya.

Hunian vertikal juga merupakan salah satu solusi. Namun, Pemkot harus memperhatikan harga beli yang dapat dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah seperti Rusunawa dan Rusunami.

Pilihan untuk membangun bersama dengan pihak swasta juga bisa dilakukan oleh Pemkot Bekasi dengan catatan yang sama. Saat ini yang cenderung masih terlihat adalah masifnya pembangunan apartemen, dimana nilai sewa atau nilai jualnya cenderung tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

”Bekasi harus lebih kuat menekan siapa yang ingin tinggal di Bekasi sudah wajib tinggal di rumah susun. Kalau nggak tinggal di rumah susun nggak bisa, karena Bekasi landed house-nya sudah berat, karena harga rumahnya sudah semakin mahal, kemudian sarana dan prasarana juga sudah semakin sulit dilayani,” lanjut Yayat.

Yayat menilai Kota Bekasi harus bisa menetapkan dirinya sebagai kota metropolitan yang mandiri, untuk itu pemerintah Kota Bekasi harus bisa untuk mencari sumber-sumber pendanaan agar mampu membiayai dan memfasilitasi masyarakatnya.

Saat ini Kota Bekasi belum terjebak pada masalah demografi, indeks pembangunan manusia Kota Bekasi masih berada di posisi kedua di Jawa Barat, berada diangka 81,04 persen setelah Kota Bandung dengan 81,06 persen. (sur)

Close