Politik

Demokrat Incar Ketua Komisi

Radarbekasi.id – Partai Demokrat mengincar tiap kursi yang ada di komisi DPRD Kota Bekasi. Selain mengacu pada regulasi Peraturan Pemerintah (PP), juga bisa mengawasi dan mengawal setiap program yang akan diterapkan legislasi.

”Kalau melihat rujukan yang tertuang pada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD, Provinsi, Kabupaten dan Kota Pasal 47 ayat 5, maka Demokrat berpeluang menduduki komisi, bahkan untuk kursi ketua komisi sekalipun,” kata Sekretaris fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak saat dikonfirmasi Radar Bekasi, Selasa (24/9).

Ia menyatakan, bunyi pasal tersebut tertulis ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi serta dilaporkan dalam rapat paripurna.

”Oleh karena itu, maka peluang kami Partai Demokrat untuk menduduki komisi itu bisa. Tidak hanya komisi I saja, tapi komisi manapun bisa, dan berpeluang besar,” bebernya.

Lanjut Rozak, berdasarkan peraturan yang menjadi rujukan itu, penyusunan Tatib yang sedang dibahas di DPRD juga tidak bisa lepas dari tinjauan.

”Prinsipnya, kami mengacu ke PP. Bagaimanapun Partai Demokrat harus bisa menduduki kursi komisi,” tegasnya.

Dia juga tidak menampikkan bahwa komisi yang nanti terbentuk, akan sangat mempengaruhi setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan fraksi. Bahkan, untuk menduduki komisi sudah menjadi pembahasan di tiap partai.

”Sudah jelas, komisi sangat menentukan program dan kebijakan kami kedepan,” ucapnya.

Sejauh ini, tambah Rozak, ada empat kursi ketua komisi bakal diduduki empat partai yang memiliki suara mayoritas, seperti PKS, PDIP, Golkar dan Gerindra. Namun, dirinya kukuh dengan aturan yang memang perlu diterapkan. Bahwa, semua fraksi punya hak untuk bisa menduki komisi di DPRD Kota Bekasi.

”Soal adanya rumor seperti itu, saya sendiri tetap merujuk pada dasar acuan. Kalau ada partai yang mengklaim itu jatah buat partai ini dan itu, saya malah mau balik tanya?. Kan di PP sudah jelas, yang berhak menentukan pimpinan komisi ya anggota komisi tersebut, bukan atas kesepakatan fraksi. Kalau sampai itu terjadi, kami akan lawan,” tegasnya.

Di tempat terpisah, anggota fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara menjelaskan, terkait komisi sendiri, fraksi nya memang sudah melakukan pembahasan. Bahkan kata dia, fraksi PKS sudah memproyeksikan dirinya untuk bisa berada di komisi III.

”Kalau dari partai belum tau di fraksi mana. Tapi saya sendiri memang di proyeksikan untuk berada di komisi III DPRD Kota Bekasi,” bebernya. (dan)

Related Articles

Back to top button