BekasiBerita Utama

Tukang Gigi Melawan

PROTES : Sejumlah tukang gigi yang ada di Kota Bekasi foto bersama, sebelum berangkat ke Bandung untuk melakukan aksi protes terhadap RUU KUHP di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat.

RadarBekasi.id – Protes terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak hanya darikalangan mahasiswa, tapi juga pada tukang gigi. Ya, mereka memprotes draft RKUHP pasal 276 yang berpotensi memidanakan tukang gigi jika terus menjalankan profesi yang selama ini menjadi tempat menggantungkan hidup.

Dalam RKUHP pasal 276 tersebut, poin pertama berbunyi setiap dokter atau dokter gigi yang menjalankan pekerjaannya tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, atau denda paling banyak kategori empat.

Sementara poin kedua yang dianggap mengancam kelangsungan tukang gigi berbunyi setiap orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori lima.

Sebagai bentuk protesnya, hari ini ribuan tukang gigi diwilayah Jawa Barat akan melakukan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. ”Ya terus terang saya keberatan banget kalau RUU KUHP itu bisa dipidanakan, karena itu sangat merugikan tukang gigi ya yang jelas,” ungkap ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kota Bekasi, Minhaji kepada Radar Bekasi saat akan melakukan persiapan untuk melakukan aksi.

Menurutnya, jika terdapat sesuatu yang pelu ditertibkan dalam hal ini, maka pihaknya bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk oknum tukang gigi yang bermasalah. Bukan sebaliknya menutup rapat-rapat celah untuk profesi tukang gigi.

Untuk menyikapi RKUHP tersebut, dia menegaskan tukang gigi di seluruh Indonesia siap untuk turun ke jalan melawan RKUHP yang dianggap akan merugikan, bahkan memberangus profesi tukang gigi tersebut.

”Kalau perlu nanti kita akan turun ke jalan bersama teman-teman, karena ini bisa jadi pihak-pihak lain, ada kecemburuan. Jadi kalau saya curiga ini, ada pihak-pihak lain yang cemburu dalam hal ini, karena tukang gigi memang dengan dokter gigi ada kesamaan, ada kemiripan,” tambah Minhaji sembari mengaku, jumlah tukang gigi di Kota Bekasi sekitar 700 orang.

Sementara itu Ketua STGI Jawa Barat, Muhammad Jufri manambahakan, STGI secara tegas menolak RKUHP tersebut yang dinilai menurut putusan MK nomor 40 tahun 2013 sudah inkrah dan mengikat.

DPR katanya, dalam membuat RKUHP tersebut hanya mendengarkan aspirasi segelintir orang atau institusi tertentu, tidak melibatkan STGI didalamnya. ”Terkesan DPR diserobot dan ”dibajak” oleh oknum tertentu. STGI akan mencari oknum tsb dan akan mengusut tuntas secara hukum, dalam waktu dekat STGI akan melobi DPR untuk mencabut RUU ini,” katanya.

Jika tidak didengarkan oleh wakil rakyat, maka lebih dari 2.500 tukang gigi yang terdaftar didalam STGI se-Jawa Barat akan turun ke jalan, selain itu juga akan ikut menurunkan keluarga dan masyarakat pengguna jasa tukang gigi. (sur)

Close