Berita UtamaCikarangHukumIndustriKorupsiPublikSosial

Dipungut Rp4 Juta untuk Kerja

BERANTAS PUNGLI: Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Rabu (2/10). Dalam aksinya, mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengusut pungutan liat (pungli) perekrutan tenaga kerja. ANDI/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Ratusan buruh mendesak agar praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja diberantas. Pasalnya, hal itu telah menimpa sejumlah pencaker yang ada di Kabupaten Bekasi. Hal itu disampaikan buruh dalam aksi unjuk rasa yang mereka lakukan di depan gerbang Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (2/10).

Perwakilan dari Forum Perjuangan Buruh Indonesia (FBSI), Slamet Widodo (37), mengatakan bahwa praktik pungli sudah berjalan sejak lama. Sayangnya tidak pernah ada tindakan tegas dari pihak terkait. Bahkan, menurut dia, praktik itu masih berjalan sampai saat ini.

Dia mengaku sempat diminta Rp4 juta oleh salah satu oknum dari Lembaga Penyalur Kerja (LPK) ketika anaknya melamar kerja di Kawasan EJIP. Dengan uang tersebut, dia dijanjikan gaji sebesar Rp3 juta untuk anaknya.

Setelah memberikan uang tersebut, anaknya tidak kunjung mendapat kerja sebagaimana yang dijanjikan LPK.

”Bahkan anak saya beberapa kali dioper ke perusahaan-perusahaan lain sampai lima kali, tapi enggak kerja juga. Sampai sekarang itu yayasan nomornya enggak aktif. Nah ini saya tuntut ke pemerintah biar cepat diberantas,” kata Slamet kemarin.

Dia menyampaikan, praktik tersebut tidak hanya dialaminya, melainkan juga banyak pencari kerja lain yang turut tertipu.

”Teman saya juga kena Rp4 juta katanya buat syarat masuk perusahaan. Tapi enggak juga masuk. Tapi teman saya itu teguh, yayasannya terus dikejar akhirnya Rp2 juta dikembalikan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan, Ujut (34), buruh lainnya yang ikut unjuk rasa. Menurutnya praktik pungli sudah lumrah terjadi tapi tidak ada penindakkan. Selain itu, petugas pengawas dari pemerintah pun tidak berbuat banyak.

”Jadi sering pengawas datang itu cuma ngobrol sama HRD bukan tanya-tanya ke pegawainya bagaimana gitu. Makanya ini kalau ada apa-apa, kami bingung lapor ke mana. Saya bingung, setelah ditangani provinsi, pengawas malah nggak kerja,” kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, mengatakan, praktik ini telah lama didengarnya sebelum menjadi wakil rakyat. Menurut dia, seharusnya Dinas Tenaga Kerja menjadikan hal tersebut sebagai prioritas untuk diberantas.

”Jadi kalau tidak ada laporan resmi, tetap ditelusuri karena ini realita. Harusnya dinas tegas menyelesaikan ini. Kami pun pada keanggotaan yang baru ini akan menempatkan ini sebagai prioritas dalam tugas kami sebagai pengawas,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Endang, mengakui adanya keluhan mengenai pungli pencaker. Namun, keluhan itu tidak diteruskan dalam bentuk laporan resmi sehingga pihaknya sulit menindaklanjuti.

”Memang ada informasi itu ketika ada demo atau penyampaian aspirasi seperti ini, tapi laporan resmi tidak pernah ada. Tapi memang itu dilakukan oleh oknum LPK (lembaga penyalur kerja). Namun itu di luar jangkauan kami karena itu ada di luar kedinasan kami,” kilahnya.(and)

Close