Berita UtamaPolitik

Obon: Bongkar Masalah di BPJS Kesehatan

RadarBekasi.id – Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sampai dengan 100 persen karena mengalami defisit terus menuai pro dan kontra.

Menurut Anggota DPR RI, Obon Tabroni, Pemerintah seharusnya tidak hanya menaikkan iuran karena defisit anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN), tapi penyebab kebocoran uang yang ada di BPJS juga harus diaudit dan diselidiki.Tahun ini saja, defisit diperkirakan akan tembus Rp32,9 triliun.

”Memang saat ini keuangan BPJS lagi defisit, tapi persoalannya harus dilihat dulu, jangan seenaknya menaikkan iuran tapi malah memberatkan masyarakat. Kalau hanya naikin iuran, siapa pun bisa, tanpa harus ada Menteri Keuangan yang diklaim terbaik di dunia,” sindir Obon usai mengadakan pertemuan dengan para relawan di Taman Limo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu (5/10).

Politisi dari partai Gerindra ini menyarankan, untuk mengatasi persoalan defisit di BPJS, harusnya Pemerintah merombak jajaran direksi dan manajemen yang ada di BPJS. ”Bongkar saja, apa yang menyebabkan BPJS Kesehatan menjadi defisit,” saran Obon.

Kata dia, seharusnya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja nya dalam BPJS didatangi. Dan bagi perusahaan yang tidak mau mendaftarkan karyawannya, berikan sanksi tegas. Dengan masuknya buruh formal menjadi peserta BPJS, secara otomatis uang yang masuk ke BPJS akan bertambah dari iuran.

”Saya sangat menyayangkan jika para petinggi BPJS tak mau mikir dan kerja keras. Hanya mau teriam gaji gede, tapi ogah capek,” kritik Obon.

Terkait BPJS Kesehatan, mantan aktivis buruh itu menilai, pemerintah gegabah dalam mengatasi defisit anggaran dengan menaikkan iuran. Obon menyarankan, seharusnya Pemerintah melakukan upaya lain untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dari defisit.

”Persoalan tentang BPJS kan banyak upaya lain. Kenapa tiba-tiba iuran BPJS yang mau dinaikkan?. Apakah alternatif lain itu sudah ditempuh atau belum,” tanya Obon.

Ditambahkannya, salah satu upaya yang bisa dilakukan, yaitu menindak perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan para pekerja. Menurut dia, banyak perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban menyetor iuran BPJS Kesehatan pekerja nya.

”Harusnya datang ke perusahaan. Anda tidak bayar, tidak mendaftarkan peserta, minta diberikan sanksi,” tukasnya.

Kritik keras juga disampaikan oleh Obon menyikapi revisi UU Nomor 13 Tahun 2003. Menurutnya, ada beberapa pasal dalam perubahan yang dianggap tidak logis.

Salah satunya, kemudahan Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di Indonesia. Poin tersebut mengancam pekerja lokal.

”Gila lho kalau TKA masuk ke Indonesia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan lebih mudah. Mau jadi apa nanti bangsa kita,” bebernya.

Dia pun menganggap tidak logis alasan pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan. Obon menilai, UU Ketenagakerjaan bukan penghambat investasi masuk ke Indonesia. (pra)

Close