Politik

Rohim Terang-terangan Mengaku Siap Dampingi Eka

Radarbekasi.id – Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi dari DPD Partai Nasdem, Rohim Mintrareja, angkat bicara mengenai rekomendasi terkait cawabup yang dikeluarkan oleh DPP Partai Nasdem dan dianggap berbeda dengan ketiga partai kolaisi dan pengusung lainnya, Golkar, Hanura, dan PAN.

Rohim yang juga mantan wakil bupati Bekasi periode 2012-2017 ini mengatakan, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017, ada empat partai yang mengusung Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supria Atmaja, menjadi bupati dan wakil bupati.

Empat partai tersebut diantaranya, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PAN. Kemudian, dalam pemilihan wakil bupati untuk sisa jabatan 2017-2022, empat partai tersebut berhak mengusung cawabup yang sudah diberikan rekomendasi dari DPP masing-masing partai.
”Dari empat partai pengusung itu berhak mengajukan cawabup. Adapun Nasdem mengusulkan saya menjadi wakil bupati, sesuai rekomendasi yang diberikan oleh DPP Partai Nasdem,” terang Rohim kepada Radar Bekasi, Kamis (3/10).

Dikatakan Rohim, misalkan Partai Golkar mengusulkan nama Tuti dan Marjuki menjadi cawabup, dan Hanura maupun PAN mengusulkan nama yang sama dengan Golkar, harusnya empat partai ini musyawarah dulu, siapa dari ketiga nama itu yang mau diusulkan. Bukannya saling menyalahkan.

”Kenapa Nasdem yang disalahin?. Kan sudah jelas-jelas kalau Nasdem memberikan rekomendasi ke saya. Harusnya empat partai ini rapat dulu, dan finalkan siapa yang mau diusulkan,” sarannya.

Pria yang juga sebagai pengurus Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat ini menegaskan, misalkan Nasdem kukuh mengusulkan dirinya, bisa saja ketiga partai lainnya, Golkar, PAN, dan Hanura, mengusulkan satu nama dan Nasdem satu nama.

”Jadi masing-masing satu nama, itu bisa saja kan?. Agar proses pemilihan wakil bupati bisa berjalan. Intinya, empat partai ini harus duduk bersama, siapa yang mau diusulkan, karena masing-masing partai punya hak,” ucapnya.

Rohim menegaskan, pemilihan wakil bupati ini tidak ada kaitannya dengan perolehan kursi DPRD di masing-masing partai. Pasalnya, dalam konteks ini, bicaranya partai pengusung dan koalisi. Kemudian yang terpenting, punya pengalaman, dan diterima oleh warga Kabupaten Bekasi.

”Paling tidak, saya punya kelebihan karena pernah menjabat sebagai wakil bupati selama lima tahun. Kalau tidak punya pengalaman, bagaimana mau membantu bupati?,” bebernya.
Saat ditanya mengenai komunikasi dengan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, Rohim menjelaskan, kalau komunikasi sudah ada, tapi tidak intens, biasa saja, dan sempat bertemu beberapa kali dengan bupati.

Rohim juga mengaku, apabila tidak ada respon dari bupati, dirinya tidak akan mau menjadi calon wakil bupati. Sebab wakil bupati itu harus yang diterima oleh bupati dan masyarakat.

”Kehadiran saya menjadi cawabup, mendapat respon positif dari bupati. Saya juga kalau tidak ada respon dari bupati, tidak mau maju jadi wakil bupati,” tegas Rohim.
Ia berharap, ajang pemilihan wakil bupati ini jangan hanya dimanfatkan sebagai mencari popularitas. Karena ada beberapa persoalaan yang kompleks di Kabupaten Bekasi. Kalau nanti wakil nya tidak bisa membantu bupati, percuma. Hanya ngabisin anggaran saja. Hal tersebut mengingat, apabila ada wakil bupati, maka protokol keuangan tentunya akan bertambah.

”Wakil bupati ini harus yang betul-betul mau mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, dan bisa membantu bupati menjalankan program-program nya. Saya sebagai warga Kabupaten Bekasi, merasa bertanggung jawab dengan keadaan yang sekarang. Jangan sampai sudah terpilih menjadi wakil bupati, hanya sebatas mencari popularitas dan keuntungan pribadi maupun kelompok,” pungkas Rohim. (pra)

Related Articles

Back to top button