Berita UtamaMetropolisPemkot

Capaian PAD Sejumlah OPD Jeblok

RadarBekasi.id – Hingga jelang akhir tahun masih ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya dibawah 50 persen.

 

Kondisi itu dibenarkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Pihaknya menilai lambatnya penyelesaian pengesahan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jadi salah satu penyebab.

 

”Tahun ini masih ada yang dibawah 50 persen memang, kendalanya tadi ada aturan daerah yang lambat diselesaikan. Misal, kita sudah sepakat November, tapi di Gubernur, di Mendagri, masih banyak yang harus kita selesaikan,” ujarnya ketika dijumpai usai paripurna pembacaan nota keuangan Rencana APBD tahun 2020 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Senin (7/10)

 

Kondisi itu membuat Pemkot Bekasi harus kerja ekstra, mengingat saat ini sudah triwulan keempat sebelum memasuki akhir tahun.

 

Evaluasi untuk meningkatkan capaian PAD, diterangkan Wali Kota yang akrab disapa Pepen ini bahwa Pemkot Bekasi sempat berencana untuk menggunakan typing box, namun belum ada aturan mengenai hal tersebut.

 

”Kita mau pakai typing box, tapi ini kan susah, belum ada aturannya. Kita musti direkomendasikan ke Kendari sama Makassar yang sudah mulai. Ini semua pendampingan KPK supaya pendapatan ini jangan banyak bocor,” katanya.

 

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Didit Susilo mengatakan bahwa capaian PAD Kota Bekasi harus dievaluasi. Terutama beberapa OPD yang jeblok dalam hal pencapaian PAD harus di cap merah jika sampai akhir tahun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

”Harus dimaksimalkan sampai akhir tahun. Harus dievaluasi terkait dengan kinerjanya dan beban kerjanya,” tegas Didit, Selasa (8/10).

 

Dia menjelaskan, banyak retribusi yang bisa menjadi potensi penyumbang besar PAD, seperti retribusi pajak parkir, reklame, kebersihan, PKB dan BBNKB. Meskipun demikian, beberapa potensi PAD tersebut tidak maksimal, bahkan rawan kebocoran seperti reklame, parkir, dan kebersihan.

 

”Perlu terobosan yang berani dalam pengawasan untuk meningkatkan capaian target, serta regulasi yang tidak berbelit-belit,” lanjut Didit.

 

 

Diketahui, informasi yang diterima capaian PAD perangkat daerah dengan nilai enam terbawah diantaranya, Dinas BMSDA diangka 42,15 persen, Dinas Perhubungan 42,70 persen, Dinas LH 39,72 persen, Dinas Tenaga kerja 32,07 persen, Distanikan 34,96 persen,

Distaru 22,91 persen.

 

Sementara, perangkat daerah dengan nilai enam tertinggi yakni, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 140,91 persen,

Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) 82,83 persen,

Dinas Perumahan Permukaman dan Pertanahan (Disperkimtan) 77, 61 persen, Dinas Kesehatan (Dinkes) 68,35 persen, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 67,27 persen, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 54,93 persen.

 

Sementara capain PAD kecamatan enam tertinggi  diantaranya, Kecamatan Bekasi Barat 82,85 persen, Kecamatan Bantargebang 79,21 persen, Kecamatan Bekasi Timur 74,70 persen, Kecamatan Jatisampurna 65,55 persen

Kecamatan Medansatria 65,28 persen, Kecamatan Pondok Melati 56,51persen.

 

Capain PAD kecamatan enam terbawah diantaranya Kecamatan Bekasi Utara 53,26 persen, Mustikajaya 52,55 persen, Kecamatan Jatiasih 51,55 persen, Kecamatan Bekasi Selatan 50,21 persen, Pondokgede 53,23 persen dan Kecamatan Rawalumbu 41,38 persen.  (sur)

Tinggalkan Balasan

Close