Berita UtamaKesehatan

Obat Mag Distop

Dinkes Bekasi Tunggu Edaran Resmi

RadarBekasi.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), meminta kepada industri farmasi pemegang izin edar produk obat Mag atau Ranitidin, untuk menghentikan produksi dan distribusi produk.

Tidak hanya itu BPOM juga memerintahkan kepada industri farmas yang memegang izin edar lima obat Mag untuk melakukan penarikan kembali seluruh bets produk dari peredaran. Lima obat yang minta untuk ditarik dari peredaran tersebut diantaranya adalah Ranitidine cairan injeksi 25 mg/ml dengan pemegang izin edar PT Phapros Tbk, (lihat Grafis).

Lima jenis obat asam lambung tersebut ditarik lantaran terkontaminasi Nitrosodomethylamin (NDMA), sebagaimana peringatan yang disampaikan oleh US Food and Drug Administration (US FDA) dan European Medicine Agency (EMA) 13 September lalu.

Melalui siaran pers klarifikasinya, BPOM menjelaskan bahwa Ranitidin merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan gejala penyakit tukak lambung dan tukak usus. Ranitidin telah diberikan persetujuan oleh BPOM sejak tahun 1989.

US FDA dan Ema mengeluarkan informasi bahwa Ranitidin mengandung NDMA dalam jumlah yang relatif kecil. NDMA sendiri merupakan turunan zat nitrosamin yang terbentuk secara alami. Studi global mengatakan bahwa nilai ambang batas NDMA yang diperbolehkan adalah 96 ng/hari.

Hasil uji BPOM, sebagian sampel obat mengandung cemaran NDMA dengan jumlah melebihi batas yang diperbolehkan. Investigasi tersebut dilakukan setelah adanya penemuan kemungkinan pemicu kanker dari ranitidin.

Sementara, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi saat ini masih menunggu surat edaran BPOM untuk melakukan penarikan atau pembersihan di ratusan apotek di Kota Bekasi. Namun, dikatakan bahwa saat ini serangkaian komunikasi sudah dilakukan bersama dengan apoteker untuk tidak lagi menjual jenis obat tersebut. Di Kota Bekasi setidaknya tercatat kurang lebih 600 Apotek.

”Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam hal ini menunggu surat edaran dari badan POM, itu yang akan menjadi dasar kami untuk melakukan pembersihan atau clearance dilapangan, di apotek-apotek. Tapi kami sudah sounding-sounding, kami kan punya link apoteker, tolong obat tersebut dikeluarkan dari etalase, jangan dijual,” kata Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Kota Bekasi, Karmendriyarus, Selasa (8/10).

Karmen mengaku, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan hanya dengan dasar pemberitaan, hingga saat ini masih menunggu edaran Badan POM.”Harus ada surat edaran resmi,” terangnya.

Sementara itu Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Bekasi mengaku sudah memberikan informasi yang tertera di dalam web BPOM tersebut kepada apoteker-apoteker di Kota Bekasi.

”Saat ini apoteker-apoteker kita sudah kita informasikan seputar edaran BPOM yang tertera dalam web untuk produk-produk yang dilakukan penarikan kembali tadi,” terang Wakil Ketua IAI Kota Bekasi, Rudi Hartono.

Rudi menjelaskan, obat-obat yang terdeteksi mengandung NDMA tersebut terdapat pada obat-obat injeksi, yang biasa disuntikkan kedalam infus. Biasa terdapat di apotek rumah sakit.

Untuk apoteker-apoteker yang bekerja di apotek sementara ini masih menyikapi biasa terhadap edaran Badan POM tersebut. Obat Ranitidin diketahui berfungsi untuk mengurangi produksi asam lambung secara berlebih, obat ini dijelaskan oleh badan POM berbahaya jika dikonsumsi terus menerus.

Selain Ranitidin, ada beberapa obat yang bisa dipakai untuk mengurangi asam lambung, diantaranya adalah simetidin dan famotidin. Saat ini IAI Kota Bekasi masih menunggu hasil pengujian lebih lanjut oleh Badan POM.

”Jadi ini sebetulnya adalah fokus kepada apoteker-apoteker yang ada dirumah sakit, karena dia kan ada pengadaan injeksi, kalau di apotek-apotek sudah jarang untuk pengadaan injeksi,” lanjut Rudi.

Sementaar itu, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi juga belum mengeluarkan surat edaran terkait peredaran obat ranitidine. ”Kami belum menyebarkan surat edaran terkait adanya edaran dari BPOM, dan hal itu juga tidak harus menjadi kekhawatiran masyarakat. Sebab hal ini masih dalam tahap pengawasan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Eni, Selasa (8/10).

Sri mengaku, hingga saat ini pihaknya juga belum mempelajari adanya surat edaran tersebut. Sebab pihaknya masih sibuk dalam pengerjaan program-program yang sedang dijalankan. ”Jadi kami tidak langsung menyebarkan surat edaran, tapi ingin mempelajari apa yang menjadi inti dari surat edaran tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu petugas Apotek Pragmanoyas, Surya mengaku pihaknya belum menerima surat edaran terkait ranitidine harus ditarik di pasaran, meskipun sudah mengetahui rencana penarikan obat tersebt.

”Saya sudah mengetahui ada imbauan melalui media atau berita. Kebetulan saya jual obat ranitidine yang cair dan tablet, sebelumnya jual kebetulan saat ini stocknya sedang habis. Dan mau pesen kata distributor obat sedang ditahan dulu lantaran dalam pengawasan BPOM,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini merupakan persaingan dalam bisnis obat. ”Ah mungkin ini hanya persaingan saja, biasa kok seperti ini paling sebulan juga sudah keluar lagi,” ujarnya saat ditemui di Apoteknya yang berlokasi di Kawasan Deltamas, Sukamahi, kemarin.

 Surya mengaku, untuk jenis obat ranitidin jenis tablet selempeng obat dengan isi 10 butit. Ia menjual hanya Rp10 ribu, sedangkan ranitidine jenis cair ia menjual Rp20 ribu. ”Obat yang dipermasalahin itu hanya yang cair, dan penggunaannya juga disuntikan kepada pengkonsumsinya. Dan biasa saya menjual Rp20 ribu untuk bisa dipakai sepuluh kali suntik,” ujarnya.

Sementara salah satu petugas Apotek Century Lidya menuturkan, pihaknya hanya menjual jenis obat ranitidine yang tablet. ”Iya kami tidak menjual ranitidine yang cair, dan kebetulan obat tersebut sedang mendapat perhatian dari BPOM, sebab dapat membuat pengkonsumsi terkena penyakit kanker,” ujarnya. (sur/and)

Tinggalkan Balasan

Close