Politik

Wali Kota Diminta Evaluasi Kinerja OPD

Capaian PAD belum Maksimal

Radarbekasi.id – Komisi III DPRD Kota Bekasi kembali menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang belum maksimal menggarap Pendapat Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan menilai, kinerja OPD penghasil PAD masih banyak permasalahan. Yang paling terlihat, yaitu ketidak sesuaian antara jabatan dan dinas yang diduduki. Sehingga menurut dia, kepala OPD yang ada, tidak memahami apa yang harus dikerjakan untuk meningkatkan PAD.

”Kalau perlu, Kepala Badan (Kaban) maupun kepala OPD yang tidak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pimpinan, perlu dievaluasi. Bahkan jika tidak bisa mencapai target PAD, dicopot atau digantikan dengan yang benar-benar mampu di bidang tersebut,” sarannya.

Menurut politisi PDIP ini, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi pasti tau siapa Kaban maupun kepala OPD mana saja yang tidak bisa bekerja dengan baik.

”Saya meyakini, Bang Pepen (Rahmat Effendi) mengetahui siapa saja para pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi Kaban yang memiliki kinerja kurang baik politik. Tapi karena untuk level Kaban maupun kepala OPD, sudah masuk ranah kepentingan politik, sehingga Bang Pepen, tidak gampang untuk mencopot atau menggantinya,” beber pria yang akrab disapa Nung ini saat ditemui Wartawan di ruang komisi III, Selasa (8/10).

Ia menjelaskan, pembenahan OPD sedang dalam proses perbaikan Wali Kota. Diakui atau tidak, kesalahan pada penunjukan Kaban atau kepala OPD menjadi satu permasalahan yang menyita banyak waktu dalam penyelesaiannya.

Meski begitu, dalam hal ini Nung tidak menyalahkan siapa-siapa, termasuk yang sudah dilakukan oleh Wali Kota pada saat pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi.

Pasalnya, dalam penetapan Kaban maupun kepala OPD, harus melalui proses yang berkenaan dengan kedinasan. Misalnya, untuk kenaikan golongan eselon menjadi salah satu pertimbangan Wali Kota.

”Memang hingga saat ini, solusi untuk peningkatan PAD masih terus digenjot. Kami dan Pak Abdul Muin Hafid sebagai Ketua Komisi III, sudah membuat konsep,” terang Nung.

Menurutnya, hasil dari bahasan yang dilakukan, pertama perlu adanya otoritas penuh bagi OPD dalam mengelola sumber penghasil pajak untuk PAD.

”Seperti apa nantinya, kami akan panggil sejumlah OPD penghasil PAD. Dan terkait rasionalisasi, bukan tugas Wali Kota. Karena UUD mengatur penyelenggara pemerintahan adalah Wali Kota dan DPRD. Biar kami berkerja terlebih dahulu,” tukasnya. (dan)

Tags

Tinggalkan Balasan

Close