Berita UtamaCikarangPemkab

KONI Diduga Langgar Peraturan Pencairan Dana

RadarBekasi.id – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dinilai lalai administrasi pada pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Bekasi. Sebab Eka selaku pemberi hibah mengabaikan adanya pelanggaran peraturan terkait adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengurus.

Sekadar diketahui, salah satu kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno, dalam draf struktur yang diajukan Koni Kabupaten Bekasi untuk pencairan dana hibah semester awal tahun 2019, tercatat Peno menjabat sebagai bendahara umum Koni Kabupaten Bekasi.

Padahal, menurut Undang Undang Nomor 03 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasioanal, pasal 40 Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Namun anehnya, pada saat pencairan semester awal dana hibah Koni Kabupaten Bekasi sebesar Rp8,8 miliar disahkan oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. Serta mengeluarkan Surat Keputusan no 20 tahun 2019 tentang pengukuhan personalia pengurus Koni Kabupaten Bekasi Masa Bakti 2019-2023.

Praktisi Hukum, Naufal Al Rasyid, menuturkan, adanya pelanggaran peraturan dengan adanya salah satu ASN ditubuh KONI Kabupaten Bekasi berpendapat bahwa bupati Bekasi harus memperhatikan peraturan sebagai acuan pada ketertiban administrasi.

”Hal ini harus menjadi perhatian Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Sebab pencairan dana hibah yang merupakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dipertanggungjawabkan, dan salah satu aspek pertanggungjawabannya adalah harus memenuhi ketertiban administrasi,” tuturnya.

Menurut dia, pada pengajuan dana hibah tentunya ada proposal yang diajukan untuk apa dana tersebut akan digunakan. Serta para sturukur yang ada di dalam tubuh koni.

”Kan seharusnya pak Eka mengetahui, dalam tubuh Koni ada seorang kepala dinas. Masa iya tidak mengetahui dan dibiarkan, jangan sampai nantinya ada kesalahan yang dapat merusak program Koni yang tujuannya untuk mengharumkan nama Kabupaten Bekasi dari aspek olahraga,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (Bem) Pelita Bangsa, Fahri Pangestu menuturkan hal senada. Menurutnya, bupati sama sekali tidak memperhatikan peraturan dengan mengesahkan atau telah menyetujui adanya pencairan dana hibah koni. Meskipun dalam struktur organisasi ada seorang kepala dinas.

”Kami realistis saja, kepala dinas itu kan sebagai pemilik kebijakan dalam tugas pokok dan fungsinya. Kan kalau menjadi pengurus di Koni nantinya akan dapat merusak konsentrasi sebagai kepala dinas dalam menjalankan tugas. Nah pertanyaan saya kenapa Pak Eka tidak melihat itu,” jelasnya.

Fahri menyampaikan, wajar saja saat ini ketika serapan anggaran rendah, dan banyaknya posisi jabatan yang kosong namun tidak diisi. ”Kami sangat peduli dengan Kabupaten Bekasi, dan hal ini harus menjadi perhatian Pak Eka. Masa hal kecil saja tidak diperhatikan apalagi kalau hal besar, oleh sebab itu kami berharap Pak Eka harus banyak belajar demi kemajuan Kabupaten Bekasi yang notabenenya untuk kepentingan publik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Dinas Budaya dan Pemuda Olahraga, Asan Asri menuturkan, pihaknya sudah melakukan peneguran kepada KONI ntuk mengganti kepengurusan.

”Iya kami sudah melakukan evaluasi, dan meminta kepada Koni untuk mengganti kepengurusan supaya tidak ada ASN dalam kepengurusan Koni. Namun hingga saat ini kami belum menerima struktur kepengurusan koni yang baru,” katanya.

Sementara itu, saat Radar Bekasi ingin meminta pendapat Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja belum bisa dimintai keterangan. Dan saat dihubungi dan dikirim pesan singkat ke nomor pribadi Eka, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi.(and)

Close