Berita UtamaCikarang

Perumahaan Green City Disegel

RadarBekasi.id – Satpol PP Kabupaten Bekasi menyegel pematangan lahan di Perumahan Bekasi Green City, Desa Sriamur karena perumahan dengan pengembang PT Hasanah Damai Putra (HDP) tidak memiliki izin.

Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bekasi, Kadarudin, mengatakan, penutupan aktivitas ini dilakukan berdasarkan informasi dari warga bahwa Perumahan Bekasi Green City tidak memiliki izin.

”Pada hari ini kita bersama TNI, Polri, Kecamatan, Desa, dan Dinas terkait melaksanakan Perda nomor 4 tahun 2012, kita melakukan penyegelan karena rekomendasi izin dari dinas terkait belum ada,” ujarnya di lokasi, Rabu (16/10).

Menurutnya, dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa perumahaan ini dibangun oleh dua pengembang. Yakni Griya Jaya Bersama dan HDP.

Untuk GBB memiliki tanah 100 hektar, yang kemudian tanah ini dijual oleh HDP sekitar 65 hektar dan dilakukan pengurugan, tanpa mengurus ijin.

Menurutnya, untuk lebih jelas mengenai izin bisa ke dinas terkait, karena Satpol PP hanya sebatas penegakan perda. Selanjutnya, akan dilakukan pemasangan plang pelarangan di lokasi lahan ini.

”Kita juga akan melakukan pemantauan agar pengembang tidak boleh lagi menjalankan aktivitasnya, hingga izin-izin terpenuhi dan diurus di Pemkab Bekasi. Mereka tidak melakukan perlawanan apa pun, karena ini peraturan daerah, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Forum Masyarakat Sriamur (Formasri) Tambun Utara, Darip, menyebut, tanah khas desa (TKD) yang berada di desanya sudah banyak yang beralih menjadi perumahan tanpa prosedur yang jelas.

Menurutnya, TKD yang ada di Desa Sriamur tambun utara jumlah luasnya mencapai 1.484.093 meter, yang dimiliki 13 desa di Kabupaten dan Kota Bekasi. Namun saat ini keberadaannya sudah menjadi perumahan dengan prosedur yang tidak jelas. Contohnya lahan perumahan Bekasi Green City, yang telah disegel oleh Satpol PP.

”Ada sebanyak 60 hektar lahan TKD di perumahan ini, dan telah menjadi sertifikat tanpa proses ruislagh dan dilakukan oleh mafia tanah, yakni PT Griya Jaya Bersama yang tanahnya dijual ke PT Hasanah Damai Putra (HDP),” bebernya saat dimintai keterangan perihal perumahaan tersebut.

Dalam hal ini, ia juga memaparkan, selain perumahan Bekasi Green City, banyak lahan perumahan lain yang juga menggunakan tanah khas desa dengan beralihnya tanah khas desa tentunya Pemda sangat dirugikan, karena TKD merupakan aset negara yang harus dijaga keberadaannya, selain itu petani juga dirugikan karena tidak bisa menggarap sawah.

”Sebagai masyarakat saya telah melaporkan adanya penyimpangan tanah khas desa itu ke penegak hukum, dan berharap dapat segera diproses. Agar mafia-mafia tanah bisa terungkap,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Tambun Utara, Dodo Hendra Rosika, menuturkan, pada tanggal 26 September, Formasi mengajukan ke pihak kecamatan mengenai keberatan, dan ada empat poin. Dua masalah tanah ini khas desa, dan dua lagi mengenai perizinan yang tidak memiliki izin.

”Sesuai SOP dan ranah kewenangan, mengenai ini akan kita bahas ke perizinan dulu, setelah terbukti kita saya langsung meminta Satpol PP segera melakukan pemberhentian, untuk mengenai tanah ini TKD kita akan melakukan pembahasan dulu ke DPMD,” jelasnya. (pra)

Close