Berita UtamaPolitik

Kader Golkar Desak Pemilihan Wabup Ditinjau Ulang

RadarBekasi.id – Demisioner Wakil Ketua Bidang Hukum DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahkman Hakim meminta agar pemilihan wakil bupati (wabup) Bekasi bisa ditinjau ulang. Pasalnya, sampai saat ini, tidak ada proses seleksi dari 18 calon wabup yang sudah mendaftar.

”Saya minta ditinjau ulang, karena sebagai kader Golkar, saya merasa proses penjaringan yang dilakukan beberap waktu lalu dan memunculkan dua nama masih cacat admistrasi, karena belum ada proses seleksi,” tuturnya saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Dirinya khawatir, apabila itu dipaksakan, bakal berhimbas ke DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Tentunya akan banyak timbul pertanyaan dari beberapa orang yang sudah mendaftar, namun tidak direkomendasi. Arif berharap, bisa ditempuh dulu aturan mainnya, mengingat yang mendaftar itu bukan hanya kader Golkar saja.

”Saya tidak tahu prosesnya seperti apa, karena belum pernah dilakukan verifikasi, baik dari berkas admistrasi maupun fit and proper test, interview, dan lainnya. Ujug-ujug mereka (panitia) mengumumkan dua orang yang dapat rekomendasi. Parameternya apa?,” tukasnya.

Kendati demikian, Arif menuturkan, keluarnya rekomendasi dua nama tersebut bukan salah DPP Golkar, karena dasar DPP mengeluarkan surat rekomendasi itu berdasarkan dari DPD Golkar Jawa Barat (Jabar). Namun, itu bukan salah DPD Jabar juga, dan surat waktu itu juga berawal dari panitia pemilihan (panlih).

”Saya tidak menyalahkan DPP maupun DPD Golkar Jabar. Tapi surat yang dari panlih itu kami persoalkan. Sepengetahuan saya waktu itu suratnya tidak ada tanggal. Dasarnya mereka bersurat ke DPD Jabar itu apa?. Sehingga bisa merekomendasikan dua nama. Kalau sudah dilakukan proses nya secara benar, monggo-monggo saja,” ucap Arif.

Dia menegaskan, hal ini bukan masalah yang lain tidak dilibatkan dalam proses penjaringan cawabup. Tapi karena ada proses yang belum tuntas, dan belum pernah dilakukan seleksi. Minimal sesuai aturan dan acuan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 7, tentang syarat-syarat ketika mendaftar saat Pilkada.

”Kami minta, minimal yang sudah mendaftar itu ada seleksi, sehingga yang direkom dan tidak direkom, itu merasa puas. Ini harus ada aturan yang jelas,” tegasnya.

Masih kata Arif, dirinya menyarankan, untuk dua nama yang sudah direkomendasikan itu agar dilakukan proses yang benar. ”Dua nama yang direkomendasi harus mengikuti proses yang benar, agar tidak berimbas ke DPD Golkar, sebagai partai pengusung,” pungkasnya. (pra)

Close