Berita UtamaBisnisIndustri

Pengusaha Terancam Gulung Tikar

Tahun Depan UMP Naik

RadarBekasi.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen. Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019, kenaikan 8,51 persen itu berlaku untuk seluruh provinsi RI.

Angka tersebut diperoleh dari tingkat inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan PDB sebesar 5,12 persen pada bulan September lalu. UMP dan UMK ditetapkan oleh Gubernur, berlaku terhitung mulai 1 Januari 2020 mendatang. Untuk UMP, ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur serentak pada 1 November tahun ini, sementara UMK 2020 ditetapkan paling lambat 21 November mendatang.

Upah minimum ditetapkan berdasarkan formula perhitungan upah minimum yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015. Dalam hal ini pemerintah diminta untuk memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Kenaikan UMP dan UMK tahun ini berada di tengah ancaman resesi ekonomi global. Perang dagang antara Amerika Serika (AS) dengan Tiongkok yang tidak kunjung memberikan sinyal redam mengancam iklim ekonomi dunia. Dalam berbagai media massa, Aliansi Pengusaha Indonesia (APINDO) merasa keberatan dengan angka kenaikan UMK tersebut.

Beberapa waktu lalu, sejumlah perusahaan padat karya, seperti garmen di Kota dan Kabupaten Bekasi memilih untuk merelokasi usahanya ke wilayah dengan tingkat upah lebih rendah guna menstabilkan antara biaya dengan keuntungan yang didapat dan keberlangsungan perusahaan.

Pengamat Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mulia Pratama, Mediati Saadah mengatakan, resesi ekonomi diramalkan terjadi pada tahun 2020 mendatang. Indonesia tidak luput dari dampak gejolak ekonomi global. Pasalnya, konflik yang terjadi melibatkan dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Kerugian dari perang dagang yakni, harga komoditas baik dari AS masuk ke Tiongkok maupun sebaliknya menjadi lebih mahal. Dalam hukum ekonomi, ketika harga komoditas tinggi maka akan berdampak pada turunnya permintaan. Lebih jauh akan berdampak pada tingkat produksi dan permintaan bahan baku juga ikut menurun. Indonesia sebagai salah satu pengekspor bahan baku akan terkena dampak. ”Pasti, hampir seluruh dunia kena dampaknya, makanya dikatakan akan terjadi resesi di 2020,” kata Mediati, Jumat (18/10).

Demikian dengan para pengusaha, dalam prinsipnya semua pengusaha bertujuan untuk mencari keuntungan, dan memilih wilayah yang mampu untuk mendorong laju bisnisnya. Meskipun angka kenaikan UMP maupun UMK tersebut sudah dinilai cukup baik, karena berada diatas angka inflasi dan Pertumbuhan PDB. Namun, jika sudah dianggap tidak lagi mampu menutupi biaya produksi dengan keuntungan yang diperoleh, maka pengusaha akan cenderung memilih merelokasi perusahaannya.

Investasi sejatinya memerluka situasi yang kondusif, disamping itu juga dukungan biaya produksi yang cukup terjangkau. Menurutnya, perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah (Pemda) atau Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menjembatani antara serikat pekerja dengan pengusaha.

”Apakah dia bisa? oh misalnya nggak sampai 8,51 persen, bukan mendukung pengusaha, tapi realitasnya seperti ini, tinggal kan pilihan dari pekerja, mau di PHK atau tetap gajinya naik, tapi nggak sesuai dengan itu. Ya Dinas tenaga kerja bagaimana mempertemukan buruh dengan pengusaha, agar pengusaha tidak pindah, tetap di Bekasi,” lanjut Mediati.

Beberapa daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat menduduki posisi tertinggi dalam UMK di tahun 2019, pertama Kabupaten Karawang, kedua Kota Bekasi, selanjutnya Kabupaten Bekasi. Ketiga wilayah tersebut lebih besar dari UMP DKI Jakarta tahun ini sebesar Rp3,9 juta.

Sementra itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi mengaku, upah minimum di Kota Bekasi saat ini sangat tinggi. Bahkan, sejumlah pengusaha mengaku keberatan dengan kenaikan UMP tahun depan.

”Dan ini bukan omongan APINDO saja, tapi faktanya sekarang ini sudah banyak perusahaan yang pindah ke luar kota Bekasi. Ke wilayah Jawa Tengah yang upahnya masih terjangkau,” kata Ketua APINDO Kota Bekasi, Purnomo.

Purnomo menyebut dalam berbisnis, pengusaha tidak semata-mata hanya melihat persaingan didalam kota, melainkan pengusaha sejenis yang berada diluar kota. Dengan produk yang sama, mereka harus bersaing menjual produk ditengah masyarakat.

Akhirnya, mereka harus memilih untuk melakukan evaluasi guna efisiensi dengan merelokasi maupun memberhentikan pekerjanya. Lebih efisien menggunakan mesin yang lebih canggih sehingga berimbas pada pengurangan tenaga kerja dan cost produksi.

”Laporan resmi mereka ada yang diam-diam pindah atau mengembangkan usahanya ditempat lain, sementara yang ada di Kota Bekasi dibikin status quo saja. Dia tidak tutup, tapi produksinya dikurangi, dialihkan ke jawa tengah,” lanjut Purnomo.

Terpisah, pendiri serikat pekerja Kota Bekasi, Masrul Zambak mengaku, dalam tiga tahun kebelakang ini Kota Bekasi selalu terlambat dalam memutuskan UMK dan UMSK. Bahkan tahun ini, serikat pekerja merasa dikhianati. Pasalnya, kenaikan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) dibawah PP 78 tahun 2015.

Pihaknya berencana untuk menggelar pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Mereka meminta untuk DPRD membuat surat himbauan kepada Dewan Pengupahan Kota (Depeko) agar segera membahas UMK dan UMSK tahun 2020.

Selain itu, meminta DPRD untuk membuat surat himbauan yang ditujukan kepada Apindo untuk dapat berunding mewakili asosiasi pengusaha sektor tanpa surat mandat. Lalu, meminta DPRD untuk membuat surat imbauan kepada Pemkot Bekasi agar proaktif dalam memfasilitasi perundingan UMK dan UMSK.

”Bicara dengan nilai 8.51% UMK, harusnya UMSK diatas itu, sebab kelas kerjanya juga sudah beda. Kota Bekasi selalu terlambat dalam memutuskan UMK dan UMSK tiga tahun belakangan ini,” katanya.

Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menegaskan, pihaknya menerima audiensi baik yang dilaksanakan oleh APINDO maupun Serikat Pekerja.”Kita akan agendakan rapat dengar pendapat dengan Apindo terkait penetapan UMK ini,” katanya.(sur)

Close