Berita UtamaCikarangPemkab

Eka ’Nyaman’ Sendiri

RadarBekasi.id – Kursi wakil bupati masih belum diisi sampai dengan saat ini. Meskipun, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, telah dilantik definitif sejak 12 Juni 2019 atau sekitar empat bulan yang lalu.

Kekosongan jabatan wakil bupati dinilai memberikan dampak negatif pada jalannya pemerintahan serta pencapaian visi dan misi Eka ketika hendak menjadi kepala daerah pada 2017 lalu. Demikian disampaikan Kaprodi Fakultas Komunikasi President University, Dindin Dimyati.

Menurut dia, kekosongan tersebut harus segera diisi. Sebab, keberadaan wakil bupati dapat membantu Eka dalam menjalankan tugas khususunya untuk memonitor kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bekasi.

”Setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasti yang mencalonkan berpasangan, yakni bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota. Karena kepala daerah dan wakil nanti bekerja saling mengisi untuk mencapai tujuan apa yang sudah dijanjikan pada saat kampanye untuk mendulang suara,” katanya kepada Radar Bekasi, Selasa (22/10).

Dia mengatakan, Eka perlu membangun komunikasi politik dengan para elit partai politik pengusungnya yang ada di Kabupaten Bekasi. ”Membangun suatu daerah perlu ada political will dari para politisi di Kabupaten Bekasi, karena kalau dibiarkan sendiri akan mempengaruhi pada kelambanan program kerja,”ujarnya.

Senada, Pengamat Politik dari Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila, mengatakan, keksongan jabatan tersebut akan mempengaruhi kinerja Pemkab Bekasi. Seperti halnya dalam penyerapan anggaran yang dinilai belum maksimal.

Sebenarnya kembali ke pak Eka, dengan dia sendiri itu dia kedodoran atau enggak. Idealnya mestinya lengkap dengan pembagian tugas itu kan, kalau misalnya nggak ada wakil salah satu problem yang muncul kan koordinasi internal jadi kurang,” ujarnya.

Dia menyarankan agar Eka meniru pemerintah pusat yang mengambil langkah untuk bekerja dengan cepat.

”Kalau menurut saya idealnya segera diisi. Kemudian contoh sekarang di nasional, begitu dilantik langsung tancap gas, tidak ada jeda. Itu pekerjaan lebih efektif, kemudian dari sisi image masyarakat dapat melihat pemerintahannya bagus,” tambahnya.

Terpisah, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, mengaku tidak ada duka selama bekerja tanpa wakil bupati sejak dirinya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati pada Oktober 2018 silam. Dirinya menyukai pekerjaan tersebut dan tidak ada kesulitan.

“Terkait dengan suka duka saya sebenarnya kita sih suka terus karena memang ini tanggung jawab yang harus kita emban, apapun terus harus saya jalani dengan sebaik-baiknya dengan semangat,” katanya.

Menurut dia, jabatan merupakan tanggung jawab yang harus diemban untuk dapat menyejahterakan rakyat serta melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan.

”Meskipun di sisi lain harus ada pembahasan dalam pengisian wakil bupati, saya harus menjalankan tugas dengan semangat untuk menyelesaikan program kerja yang sudah direncanakan,” katanya.

Dia menjelaskan, secara aturan memang harus ada pengisian wakil bupati yang kosong. Namun dirinya masih menunggu nama calon wabup (cawabup) yang direkomendasikan partai politik pengusung.

”Saya sebagai bupati Bekasi atau Pemerintah Kabupaten Bekasi belum bisa mengambil sikap. Sebab belum semua partai koalisi mengajukan nama yang direkomendasikan sebagai wakil bupati,” ujarnya.

Eka saat ini masih terus membangun komunikasi politik dengan partai pengusung terkait pengisian wakil bupati yang kosong. ”Kami terus lakukan komunikasi untuk menuju kesepakatan siapa yang laik mengisi wakil bupati, dan rekomendasi nama juga ada yang dua bahkan lebih, serta ada juga partai pengusung yang belum memberikan rekomendasi,”tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, menuturkan, pengisian wabup nantinya akan dibahas melalui panitia pemilih (panlih) dan menunggu adanya usulan dari masing masing fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi.

”Kalau saya di DPRD sebagai Ketua DPRD hanya sebagai fungsi koordinator, dan sifatnya kolektif kolegial. Jadi saya menunggu pandangan fraksi, kalau memang harus dibahas, makan harus melalui panlih,” tuturnya.(and/pra)

Related Articles

Back to top button