Berita UtamaCikarangMetropolisPublik

Operasional THM ’Gratis’ Pajak

RadarBekasi.id – Seluruh diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama tidak berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, usaha-usaha tersebut dilarang dalam Pasal 47 Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Padahal, Pemkab Bekasi melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Encep S. Jaya, mengakui bahwa masih terdapat sejumlah usaha yang disebut sebagai Tempat Hiburan Malam (THM) ini beroperasi di Kabupaten Bekasi.

Encep menjelaskan, pihaknya hanya dapat melakukan pembinaan kepada pemilik atau pelaku usaha THM untuk mengganti jenis usaha. ”Kalau kita kan sifatnya hanya memberikan pembinaan, dan mengarahkan supaya pelaku usaha mengganti jenis usahanya, atau beralih menjadi usaha restoran,” katanya kepada Radar Bekasi, Rabu (23/10).

Saat ini pihaknya tidak lagi memberikan rekomendasi untuk perizinan hiburan yang dilarang Perda Nomor 3 tahun 2016. ”Saya sebagai kepala dinas tidak pernah teken rekomendasi untuk perizinan, karena perda melarang,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, Hanif Zulkifli, mengatakan, pihaknya telah melakukan penertiban sampai penyegelan sejumlah THM. Tapi, THM tersebut kembali beroperasi. ”Kami memang sudah melakukan razia,” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi, menuturkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya tidak dapat menarik pajak kepada perusahaan yang tidak memiliki izin. Hal itu sesuai dengan pendampingan dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Kan THM dan karaoke merupakan jenis usaha yang dilarang perda, jadi menurut saya pemda tidak akan mengeluarkan izin. Sehingga kami juga tidak menarik PAD dari sektor pajak hiburan,” ujarnya.(and)

Close