Berita UtamaPolitik

Sikap DPRD Tentang Dugaan Beking THM Disoal

THM
BUKA SEGEL: Pikapika Karaoke yang ada di Plaza Metland Tambun disoal. Pasalnya, tempat hiburan tersebut membuka segel penutup yang dipasang Satpol PP Kabupaten Bekasi dengan membawa-bawa nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang mengatasanamakan diri sebagai Mahamuda Bekasi mengkritisi keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi terkait dengan kasus yang menimpa Mustakim, anggota dewan yang diduga menjadi beking Tempat Hiburan Malam (THM) Pikapika Healthy di Plaza Metland Tambun, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan.

Diketahui, dalam sidang klarifikasi yang dilaksanakan Rabu (24/10), pimpinan DPRD menyatakan bahwa persoalan anggota dewan membekingi THM tidak terbukti, tidak betul dan telah selesai. Padahal Mustakim sendiri mengakui dirinya yang menyuruh membuka segel di THM tersebut.

“DPRD harus melihat dari kacamata legislatif dan nalar objektivitas. Inikan berkaitan dengan regulasi yang mereka buat. Ini preseden buruk sudah pasti, karena selama ini juga kan DPRD dinilai buruk,” kata Sekretaris Pembina Mahamuda Bekasi, Hasan Basri, Kamis (24/10).

Baca juga: Pengawasan THM Lemah

Dirinya menegaskan, apabila perbuatan yang dilakukan Mustakim dianggap kemanusian, maka lebih baik Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan tidak dibuat. Karena di dalam perda tersebut mengatur tentang larangan operasional THM.

”Di satu sisi beralasan kemanusiaan. Karena tempat usaha, tempat warga bekerja dan lain-lain. Tetapi kenapa perdanya disahkan?,” katanya.

Dirinya juga menyanyangkan sikap Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi tidak memberikan sanksi. Padahal, menurut Hasan, apa yang dilakukan anggota DPRD yang diduga menjadi beking tersebut telah melanggar kode etik.

”Itu persoalannya tidak etis juga, selain melanggar tata tertib, dan undang-undang, atau pun regulasi, dewan yang membekingi THM itu juga melanggar kode etik, atau tidak etis,” tuturnya.

Di samping itu, dia juga mendesak agar bupati Bekasi bertindak tegas dengan menindak jenis usaha yang dilarang dalam perda tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Sebagaimana yang telah dilakukan Wali Kota Surabaya, Risma, yang berani menutup doli dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang berani menutup Kali Jodoh serta Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang menutup Alexis.

Baca juga: Operasional THM ’Gratis’ Pajak

“Persoalan ini kembali lagi ke political will bupati sebenarnya kalau mengenai penegakan itu. Kalau dibandingkan dengan Bu Risma yang berani menutup Doli. Bu Risma itu perempuan, Pak Bupati itu laki-laki. Perempuan saja berani,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim, memiliki cerita terbaru usai menggelar pertemuan bersama komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Satpol PP Kabupaten Bekasi, DPMPTSP dan pemilik Karaoke Pikapika Healthy Club di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (23/10).

Setelah sebelumnya mengaku tahu kalau Pikapika merupakan tempat karaoke, usai pertemuan tersebut dia mengaku tidak tahu dengan alasan belum pernah datang ke tempat itu.

”Saya tidak tahu, karena tidak pernah sampai situ (Pikapika). Pengakuan dia (pemilik Pikapika) di forum bukan karaoke, tapi tempat hiburan nyanyi. Kata dia, bukan kata saya,” katanya kemarin.

Dia juga memiliki cerita yang berbeda dengan sebelumnya terkait dengan kronologis dirinya menyarankan untuk membuka segel. Sebelumnya, kepada Radar Bekasi, Mustakim menyatakan kalau dirinya menyarankan agar segel dibuka karena tempat karaoke pemilik karaoke tersebut mengaku tidak menjual minuman keras (miras).

Baca juga: Mustakim Membantah Membekingi THM

Namun, kemarin, dia menyatakan bahwa segel dibuka agar warganya dapat masuk ke dalam tempat usaha yang juga tempat istirahat mereka.

”Dia itu minta mohon segelnya itu jangan di pintu, biar dia bisa masuk, karena dia tinggal di situ (tempat karaoke). Niat saya hanya kemanusian. Sebagai anggota dewan, terenyuh enggak?,” tuturnya. (pra)

Tags
Close