Berita UtamaCikarangPemkab

Pemkot Harus Bayar Rp362 Miliar

Pemisahan Aset PDAM

RadarBekasi.id – Pemkot Bekasi harus membayar Rp362 miliar ke Pemkab Bekasi terkait dengan pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi. Hal itu berdasarkan penghitungan aset yang dilakukan tim independen. Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Slamet Supriadi.

”Tinggal menunggu waktu, seluruh kajian sudah selesai dilakukan, termasuk hitung-hitungan soal jumlah aset yang harus dibayar Pemerintah Kota Bekasi yakni sebesar Rp362 miliar,” katanya, Selasa (29/10).

Dia menjelaskan, aset itu termasuk aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ada di Kota Bekasi seperti di Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Pondokungu dan Harapanbaru.

”Nanti masing-masing daerah ada persetujuan dari DPRD. Kalau kita persetujuan melepas aset kalau Pemkot persetujuan untuk membayar. Pemkot juga punya saham, jadi tinggal dikurangi saja nanti,” ucapnya.

Slamet mengaku tidak ada kendala dalam proses pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi. Hanya saja dibutuhkan waktu yang tepat untuk melakukan pemisahan aset ini. ”Intinya finalisasi untuk pemisahan tinggal menunggu pertemuan, dan untuk saat ini memang kedua kepala daerah belum ada waktu yang pas,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, mengaku, ingin agar persoalan pemisahan aset itu dapat dibahas secepatnya. ”Saat ini saya sudah memerintahkan Asda II untuk berkirim surat untuk menentukan waktu pertemuan,” katanya.

Menurut Eka, pemisahan perlu dilakukan agar pengembangan PDAM Tirta Bhagasasi di Kabupaten Bekasi bisa ditingkatkan. Apalagi, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak diperbolehkan dikelola dua daerah dan Kota Bekasi telah memiliki PDAM Tirta Patriot.

”Jadi nanti kalau bertemu dengan pak wali kota saya ingin khusus yang dibahas hanya terkait pemisahan aset PDAM,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menuturkan, dirinya sangat siap untuk melakukan pembahasan serta kesepakatan terkait pemisahan PDAM. ”Pada prinsipnya kami ingin dipercepat untuk pembahasan PDAM, namun hingga saat ini bupatinya belum sempet terus,” katanya.(and)

Tags
Close